Jakarta –
Read More : Dulu Sponsori Barca dan PSG, Kini Bikin Jersey Chelsea Tak ‘Polos’ Lagi?
Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk dua lembaga baru: Kementerian Perumahan Rakyat dan Badan Pajak Nasional.
Adik laki-laki Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, kemudian mengumumkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membentuk kementerian pekerjaan umum dan perumahan tersendiri.
Pak Prabowo sepakat membentuk Kementerian Perumahan Rakyat seperti sebelumnya, kata Hashim di APEC BAC Indonesia: Senayan dan GBK Optimis Jalin Kerja Sama Dunia Usaha dan Sambut Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hutan Kota Plataran Jakarta (31 Agustus 2024).
Menurut Hashim, pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat merupakan tekad Prabowo-Gibran untuk memperbanyak perumahan. Ia juga mendukung program 3 juta rumah Prabowo-Gibran.
Program tersebut meliputi pembangunan 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.
“Kami akan membangun dua juta rumah di daerah pedesaan setiap tahun. “Pembangunan diserahkan kepada koperasi UMKM dan kontraktor korporasi besar dilarang masuk ke sektor ini!”
Hashim berharap langkah ini akan mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah di wilayah tersebut dan menciptakan kelas menengah baru. Hal ini juga merupakan salah satu langkah yang diambil untuk merespons penurunan kelas menengah yang pesat di Indonesia.
“Sesuai keterangan pemerintah, kelas menengah Indonesia berkurang sekitar 9 juta orang. Prabowo-Gibran ingin membangun dan menumbuhkan kelas menengah. Ini akan datang dari UMKM, BUMDes dan akan menjadi salah satu penggeraknya. Sekarang angkanya adalah angka tahunan, “Di daerah pedesaan “Ada 2 juta rumah setiap tahun,” katanya.
Sementara itu, pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mencapai tujuannya membangun 1 juta apartemen di Seoul setiap tahun. Misalnya saja di DKI Jakarta, program ini bertujuan untuk berkolaborasi dengan PD Pasar Jaya.
“Kalau kita mau bergerak cepat, kita perlu melihat di mana tanah-tanah milik negara itu berada. Selain itu, tanah-tanah milik negara akan menjadi prioritas untuk perumahan sosial dan perumahan rakyat. Ada 153 pasar milik PD Pasar Jaya. ke DKİ, kita lihat nanti. “Dengan pemerintah pusat, misalnya Perumnas, nanti kita akan bersinergi dan mengembangkan kerja sama ini,” ujarnya.
Sementara dalam kasus Badan Pajak Nasional, Hashim mengatakan, Prabowo menyetujui pembentukan badan tersebut. Ia juga menegaskan, struktur baru ini bukan sebagai langkah pembagian kursi, melainkan langkah untuk meningkatkan pendapatan negara.
“Mungkin PNBP dan Bea Cukai akan fokus pada penerimaan negara,” ujarnya.
Langkah ini diharapkan dapat membantu peningkatan pendapatan nasional Indonesia dari saat ini sebesar 12,7% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya.
Pemerintahan Prabowo-Gibran ingin meningkatkan penerimaan negara sebesar 12,7 persen, dan secara bertahap dalam lima tahun Indonesia akan mencapai target yang sama dengan Vietnam (yaitu) 12,7 persen, target kita 2029 dan target kita 2030. Hashim mengatakan, “ Pendapatan negaranya sama dengan Vietnam, 23%,” ujarnya.
(sst/hns)