Jakarta –
Read More : Sambut Arus Mudik, MIND ID Sediakan 14 Rest Area di Jalur Jawa-Sumatera
Pedagang mal mengungkapkan banyak pengecer yang memutuskan untuk tidak membuka toko baru. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja.
Alphonzus mengatakan retailer seperti Matahari dan Hypermart tidak mencari ekspansi baru seperti tahun-tahun sebelumnya. Biasanya Matahari menargetkan membuka 10-15 toko setiap tahunnya, namun tahun ini hanya berencana membuka 4 lokasi.
“Menurut saya, pengelola mal tidak punya retailer. Oleh karena itu, retailer baru yang ingin memenuhi mall enggan membuka usaha baru. Misalnya Matahari Department Store yang biasanya menargetkan 10-15 gerai baru setiap tahunnya, pada tahun ini saja. pada tanggal 4,” Alphonzus kemudian menutup 10 toko. Tahun ini Hypermart hampir leluasa membuka toko baru,” kata Alphonzus di Jalan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, Kamis (8/8/2024).
Padahal pengembang siap membangun mall baru. Namun permasalahan terbesarnya adalah banyak pengecer yang enggan membuka toko baru.
“Kalau pusat perbelanjaannya sendiri, banyak produsen yang siap membangun toko baru, namun yang mau mengisi tokonya sedikit karena banyak pengecer yang menunda,” jelasnya.
Dia menjelaskan, persoalan ini terjadi karena barang-barang dari luar negeri membanjiri pasar lokal. Gencarnya impor memberikan pukulan telak terhadap industri fesyen, apalagi daya beli masyarakat juga ikut menurun.
Menurut dia, menurunnya daya beli masyarakat juga menyebabkan meningkatnya impor ilegal. Pasalnya, harga produk yang dijual lebih murah dibandingkan di toko.
“Salah satunya karena impor ilegal, nyatanya pakaian sangat terdampak, fashion karena uang yang dimiliki masyarakat bawah lebih sedikit, makanya pakaian ilegal banyak terjadi, harga satuannya rendah. Beli itu. di Tanah Abang RP 100.000 dapat 3, itu ujung menengahnya,” imbuhnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya kini mengambil kebijakan agar produk ritel dapat diakses oleh masyarakat kelas menengah. Ia meminta pemerintah tidak membuat peraturan yang dapat mempengaruhi kondisi dunia usaha.
Ia pun berharap pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat (bansos). Alhasil, masyarakat bisa melakukan diferensiasi sesuai kebutuhan sehingga berdampak pada daya beli masyarakat.
“Jangan membuat undang-undang yang justru berdampak semakin menurunkan daya beli masyarakat. Pemerintah saat ini masih memberikan bantuan masyarakat, tapi menurut saya lebih baik dengan uang. Dengan uang berdampak langsung pada daya beli,” jelasnya. . . (gambar/gambar)