Jakarta –
Read More : MU Menang di Laga Kandang Terakhir, Ten Hag: Ini untuk Fans
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI bersama PT Telkom Indonesia Tbk (Telkom) menyelenggarakan sosialisasi Sistem Komunikasi Kabel Laut (SMPCS) Sulawesi Maluku Papua (SKKL).
Perpanjangan ini terutama ditujukan pada jalur Meruki-Temeka yang kerap diblokir untuk menjaring pemangku kepentingan perikanan Bali pada Senin (24/06/2024).
Kabel bawah laut sepanjang 8.800 km menjadi tulang punggung infrastruktur komunikasi wilayah Papua. Kerusakan sudah terjadi sebanyak 7 kali sejak akhir tahun 2017 dan intensitasnya meningkat dalam dua tahun terakhir, terutama pada kabel di wilayah Meroki yang diduga akibat aktivitas penangkapan ikan.
“Pasir inilah satu-satunya yang menjadi latar komunikasi masyarakat di Papua, makanya dikeluarkan surat edaran Dirjen Perikanan di kawasan perburuan, meminta para pedagang ikan yang berada di Timika dan Meruki menggunakan jalur kabel laut. ” kata Asst. Khususnya dalam keterangan tertulis, Senin (24 Juni 2024) Menteri Kelautan dan Perikanan Donnie Asmanto untuk komunikasi media dan publik.
Dhoni mengatakan, melalui surat edaran ini, kami berharap pengelola pelabuhan di pelabuhan perikanan dapat memberikan informasi mengenai keberadaan SKKL SMPCS dan pengusaha subsektor pengangkutan ikan, hingga pengusaha perikanan di SMPCS kegiatan. alur SKKL khususnya pada koridor Meruki-Tameka dan tidak meninggalkan kapal yang berlabuh di wilayah sasaran. “Sebagai garda terdepan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan Kabupaten/Kota, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, saya berharap SMPCS dapat menyampaikan surat edaran mengenai informasi jalur kabel laut khususnya sebagai pelaku usaha di bidang kapal selam. sektor dan badan usaha subsektor angkutan ikan,” kata Dhoni.
Menurut Doni, untuk wilayah Papua, operator yang masuk ke wilayah pegunungan hanya Telkom. Gangguan akses internet tentunya berdampak pada berbagai sektor antara lain pendidikan, kesehatan, dunia usaha, dan pemerintahan. Misalnya kegiatan belajar mengajar terdampak, layanan kesehatan telemedis terhenti, transaksi bisnis dan perbankan tertunda, serta pelayanan publik lambat.
Perkiraan kerugian ekonomi akibat kegagalan komunikasi ini bisa mencapai jutaan dolar.
“KKP berupaya mencari solusi bagi semua pihak yang memanfaatkan ruang laut, agar semua kepentingan terpuaskan sesuai prinsip ekonomi biru,” kata Doni.
Direktur Jenderal Perikanan KKP Tri Aris Wibowo, Direktur Pelabuhan Perikanan, menambahkan, pihaknya akan menggandeng pemilik pelabuhan untuk memberikan informasi kapal ikan yang akan menangkap ikan di perairan Meruki, Papua bagian selatan
Berdasarkan data izin, sebagian besar kapal nelayan yang melakukan penangkapan ikan di wilayah Meruki berasal dari Pulau Jawa, Bali dan sebagian kecil dari Kepulauan Rio.
Informasi berupa peta lokasi kabel laut yang dicetak Telkom Indonesia akan dipasang di beberapa pelabuhan perikanan di pulau sekitar Jawa, Maluku, dan Papua.
“Dalam jangka pendek, kami akan memasang peta lokasi kabel-kabel tersebut di pelabuhan perikanan. Kedepannya, informasi lokasi SKKL dapat kami tambahkan ke dalam peta laut digital,” jelas Terry.
Lebih lanjut Wakil Direktur Utama Divisi Service Operation Telkom Johan Ecoprasito mengungkapkan vitalitas SKKL SPMCS bagi sistem telekomunikasi masyarakat Papua Selatan. SKKL hanya satu, sehingga jika rusak dapat merugikan kepentingan masyarakat, pelayanan pemerintah, dan kegiatan usaha di Papua Selatan.
“Traffic Merauke cukup cepat, mendekati 100 Gbps. Tidak hanya voice, tapi juga data, internet dan bisnis,” kata Johan.
“Kalau ada pemadaman, cadangan yang kita punya dengan satelit hanya bisa sampai 6 persen, jadi akan sangat menyulitkan masyarakat,” lanjutnya. Johan mengungkapkan, SKKL Telkom berencana membangun penanda koridor yang juga bisa berfungsi sebagai rumah ikan. Dengan adanya tanda tersebut diharapkan kapal nelayan tidak memasuki kawasan zona inti kabel bawah laut.
Solusi jangka panjangnya adalah dengan membangun kabel tambahan agar tidak hanya mengandalkan SKKL yang sudah ada.
“Kami akan melibatkan masyarakat setempat untuk memasang plang di depan rumah ikan. Salah satunya adalah Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokmaswas) yang bekerja sama dengan KKP,” jelas Johan.
Khalid Yusuf, Direktur Pemantauan Sumber Daya Kelautan Direktorat Jenderal KKP PSDKP menambahkan, pihaknya siap memberikan pendampingan dalam pemantauan wilayah SKKL. Di sisi lain, ia juga meminta kepada operator untuk mengembangkan solusi pengamanan SKKL dalam jangka panjang agar tidak bersinggungan dengan aktivitas penangkapan ikan di kemudian hari.
Didit Eko Prasetiyo, Ketua Satgas Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Katemja), Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan Maritim (PKRL) KKP, menyambut baik rencana PT Telkom memasang penanda koridor SKKL di perairan Meruki Sepanjang memenuhi persyaratan kepatuhan Ruang Kegiatan Kegiatan Maritim (KKPRL) untuk menghindari konflik kepentingan di laut.
“Syarat lainnya adalah masyarakat harus ikut serta dalam pemasangan dan pemeliharaan alat tersebut, jika tidak maka hanya akan menjadi mubazir,” kata Dedet.
Sementara itu, Komandan PPN Pelabuhan Maroko Susanto Masita telah dipanggil untuk segera memasang koridor yang ditandai tersebut. Sebagai orang yang merasakan langsung dampak hilangnya sistem telekomunikasi di Miroka, ia menekankan pentingnya perlindungan kabel bawah laut.
“Kalau tidak ada sinyal, tidak ada internet, susah sekali. Pelayanan terputus. Ini sudah hampir dua bulan kita alami dan harus ke Jaipur untuk ngobrol di luar,” tutupnya. (acd/ego)