Jakarta –
Menteri Investasi/Ketua BKPM Bahlil Lahadalia Komisi VI DPR meminta RI memanggil Menteri Keuangan Shri Muliani Indrawati dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monowarfa. Hal ini menyusul penetapan pagu tahun anggaran (TA) 2025.
Bahlil mencatat beban investasi Kementerian Investasi/BKPM meningkat menjadi Rp1.850 juta dari target tahun 2024 sebesar Rp1.650 juta, namun anggarannya mengalami penurunan. Dari anggaran 2024 sebesar Rp1,2 miliar, anggaran kementerian pada 2025 hanya separuh dari 681 miliar.
Bahlil, pada Rapat Kerja (Rekar) dan Komisi VI DPR RI di Senayan Jakarta mengatakan: “Saya meminta pemerintah memanggil Menteri Keuangan (Pak Muliani) dan Direktur Bapenas (Suharso) untuk menjelaskan hal ini.” Selasa (11/6/2024).
Bahlil mengaku belum memahami penganggaran. Menurut dia, keberadaan anggaran sangat penting untuk mendorong kinerja investasi. Dalam hal ini, jika target meningkat maka anggarannya juga harus ditingkatkan.
“Bagaimana mungkin target investasi dinaikkan menjadi 1.800 triliun, anggarannya dikurangi, anggarannya lebih dari Rp 1,2 miliar dari target Rp 1.600 juta. Lalu dinaikkan (target), tapi dinaikkan (target) , namun anggarannya dikurangi menjadi Rp 600 miliar selesai.”
“Itu membuatku bingung,” tambahnya.
Bahlil mengatakan seluruh target investasi tercapai karena didukung anggaran yang memadai. Berdasarkan statistiknya, jika anggarannya besar maka investasi Program Pekerjaan Umum (RKP) sebesar Rp 800.
Untuk itu menurut saya sesuai anggaran saat ini saya akan merevisi RKP menjadi Rp 800 juta, ujarnya.
Bahlil menjelaskan, cara menumbuhkan perekonomian yang ia ketahui adalah melalui konsumsi, investasi, ekspor, dan belanja pemerintah. Mengingat situasi perekonomian yang tidak menentu, ekspor dan impor, daya beli dan investasi sendiri perlu ditingkatkan.
Artinya, jalur teratasnya adalah investasi. Oleh karena itu, yang paling penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5% pada tahun 2025 adalah investasi. Tapi apa jadinya, saya tidak tahu apakah ada konsep ekonomi baru. tujuan dan kebijakan Harus spesifik.
“Dan Rp 650 juta ini kita gunakan untuk menopang perekonomian Indonesia. Kalau kita lihat anggarannya, Gubernur DKI punya anggaran yang jauh lebih besar dari kementerian ini. . Ini Ingin ulasan seperti ini?” dia menyimpulkan.
Tonton juga videonya: Instruksi Jokowi kepada Pak Muliani tentang Transisi Prabowo ke Pemerintahan
(shc/kil)