Jakarta –
Read More : Susu Kotak 1 Liter Murah Banget di Transmart Full Day Sale! Yuk Borong
Mathias Cormann, Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), bertemu dengan Menteri Pertahanan dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk membahas langkah selanjutnya dalam proses aksesi Indonesia ke OECD.
Pertemuan kedua dihadiri oleh Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Eksekutif Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan OECD Indonesia. Keanggotaan Indonesia di OECD dinilai sangat penting karena dapat menjadi mercusuar bagi Indonesia untuk senantiasa beradaptasi dengan perkembangan global saat ini.
“Pemerintah meski tergabung dalam OECD, tetap memperjuangkan keputusannya menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita pada tahun 2045,” kata Airlangga dalam keterangannya, Selasa (28/5/2024).
Ia bertemu dengan Sekretaris Jenderal OECD Prabowo di Kementerian Pertahanan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor. Hal ini setelah OECD menerima peta aksesi mol Indonesia pada TPM OECD di Paris pada 2-3 Mei 2024.
Roadmap Aksesi Indonesia akan menjadi panduan utama bagi Indonesia dalam proses aksesi OECD. Sebagai bagian dari komitmen OECD untuk mendukung proses aksesi Indonesia, Sekretaris Jenderal OECD berada di Indonesia untuk mengadakan pertemuan bilateral dan meluncurkan lokakarya proses aksesi OECD yang melibatkan kementerian/lembaga (K/L). Rabu depan (29/29) dalam proses penggabungan. 05).
Sebagai informasi, Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) di Majelis Nasional untuk mempersiapkan dan mempercepat keanggotaan Indonesia di OECD. Airlangga menjadi ketua tim percepatan dan dibantu oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Keuangan Shri Mulyani Indrawati.
“Indonesia sudah berjanji menjadi anggota OECD dalam waktu 3 tahun. Sebelumnya Presiden menyampaikan bahwa kami akan membentuk tim untuk itu dan mendorong keanggotaan OECD agar terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah Indonesia,” kata Airlangga.
Airlang mengatakan, langkah selanjutnya adalah proses self-assessment. Pemerintah Indonesia akan menerbitkan nota tersebut dalam 250 hari ke depan.
“Di awal perbincangan antara Presiden dan Sekjen Kormann juga dibahas isu-isu terkait proses OECD. OECD juga akan membantu pengembangan ekosistem semikonduktor dan akan mengakui implementasi peta jalan digital ASEAN, khususnya Digital Economic Framework Agreement yang juga OECD dan proses pembelajarannya,” kata Airlangga.
(bantuan/kanan)