Jakarta –
Read More : Bahaya Anggur Shine Muscat Lagi Diselidiki, BPOM RI Sarankan Batasi Konsumsinya
PDI Phacke (PDIP) dari Parlemen Indonesia mengingatkan pemerintah untuk tidak terburu -buru menanggapi kebijakan Presiden AS itu.) Donald Trump yang menerapkan 32% tarif recipragoccar di Indonesia. PDIP berharap pemerintah dapat melihat peluang dari kebijakan tersebut.
Kapoksi PDIP Paterian Commission Shi dari Parlemen Indonesia Harris Turno mengakui bahwa kebijakan tersebut memiliki keseimbangan yang mempengaruhi keseimbangan yang menikmati surplus dolar AS. Di sana. $ 18 miliar per tahun. Namun, dia mengingatkan bahwa dia tidak perlu terburu -buru tentang dampak rociah terhadap AS. Di sana. Dolar dan pasar modal.
“Kita perlu menunggu tarif terperinci yang dikenakan pada setiap barang Indonesia yang diekspor ke Amerika,” kata Harris dalam pernyataannya, Jumat (4/4/2025).
Harris juga mengingatkan pejabat Indonesia untuk tidak membingungkan situasi dengan pernyataan kontraproduktif. Dia mengatakan, pemerintah Indonesia harus menggunakan peluang yang ada dengan kebijakan yang tepat.
“Di balik pukulan itu, selalu ada peluang dan mudah -mudahan Indonesia dapat memanfaatkan peluang. Bahkan tidak ada peluang pejabat yang mengoceh hanya untuk popularitas bodoh,” kata Holis.
Harris juga mendorong pemerintah, terutama kementerian di bidang ekonomi dan perdagangan, untuk segera mengambil langkah -langkah strategis. Dalam jangka pendek, pemerintah Indonesia dianggap perlu untuk segera melakukan pemetaan data yang lebih akurat.
Selain itu, kata Harris, tim negosiator harus ditetapkan yang tidak hanya memahami masalah ini secara mendalam, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membentuk strategi yang menguntungkan bagi Indonesia. Jika perlu melibatkan asosiasi perusahaan yang kredibel.
“Pengenaan 64% tarif pada produk Amerika yang memasuki Indonesia adalah batas tertinggi untuk barang impor dari Amerika, dan tidak semua produk Amerika dikenakan 64%,” katanya.
“Ini adalah hal penting yang perlu dijelaskan oleh tim negosiator Indonesia ketika membahas tarif bilateral dengan Amerika. Kata kuncinya adalah data, bukan hanya asumsi,” lanjut Harris.
Selain itu, Harris meminta pemerintah untuk menyatakan secara transparan kepada publik sehingga tidak ada kepanikan yang berlebihan di pasar uang dan pasar modal. Menurutnya, kebijakan tarif timbal balik lebih merupakan alat negosiasi untuk AS. Di sana. Untuk menyeimbangkan saldo perdagangan mereka, bukan keputusan permanen.
Selain itu, Harris mendorong pemerintah untuk memastikan perlindungan perusahaan yang secara langsung terpengaruh oleh kebijakan Trump. Dia mempertimbangkan, instrumen keuangan dapat dimainkan untuk mencegah risiko kebangkrutan dan PHK massal karena lonjakan tarif.
“Jangan biarkan perusahaan berjuang sendirian yang dapat menyebabkan kebangkrutan dan PHK massal. Instrumen keuangan,” kata legislator Distrik Pemilihan Jawa Tengah.
Untuk jangka menengah dan panjang, Harris adalah pandangan diversifikasi pasar adalah langkah penting. Pusat Perdagangan dan Promosi Indonesia (ITPC) harus lebih aktif dalam menemukan peluang ekspor ke negara-negara non-tradisional seperti Amerika Selatan, Eropa Timur, Eropa Timur, Timur Tengah dan Afrika Barat.
“Ketergantungan Indonesia pada pasar Amerika dengan 10% harus dikurangi sehingga keberlanjutan ekspor Indonesia lebih dijamin,” kata Harris. (ACD / ACD)