Jakarta –
Read More : Turis Masih Juga Ramai, Mallorca Serius Mau Naikkan Pajak Wisata
Kementerian Keuangan (Kemenkev) memberikan informasi penggunaan pajak yang dibayarkan warga. Hal ini menanggapi pertanyaan salah satu netizen X.
. perpajakan. Apa yang dilakukan negara ini? tulis seorang warganet dikutip Kamis (18/7/2024).
Melalui akun X miliknya, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prostov menjawab pertanyaan situs tersebut. Diakuinya, Indonesia memiliki pajak yang tinggi, namun tidak melakukan pajak berganda.
Prastowo mengatakan, “Hal ini dilakukan agar setiap jenis kegiatan dan arah mempunyai peran untuk memberikan manfaat bagi semua orang. Tentu kita senang karena banyak masyarakat yang mengetahui dan patuh terhadap pajak. Kerja sama yang kuat dan berkembang.”
Nah, Prastowo mengatakan pemerintah adalah agen yang menghimpun dan kemudian mengembalikan uang dalam bentuk belanja negara. Diakuinya, kegiatan ini kurang baik sehingga masyarakat diminta terus mencermati dan memperbaikinya.
Menurutnya, Indonesia patut bersyukur karena di usia negara yang sudah mendekati 79 tahun, program dan pelayanan pemerintah dibiayai oleh pajak. Inilah kehebatan Radjiman Wedyodiningrat yang dikenal sebagai Bapak Pajak.
Berikut pengeluaran pemerintah yang berhubungan langsung dengan penduduk: Bantuan dan belanja sosial
Bantuan sosial dan dukungan penyaluran PKH dan kartu jatah pokok membantu 10 juta KPM dan 18,7 juta KPM. Begitu pula dengan bantuan tanggap darurat BNPB sebesar Rp0,1 juta, subsidi BBM sebesar 5,57 juta liter, LPG 3 liter sebesar 2,7 juta, listrik untuk 40,4 juta konsumen, dan KUR 2 juta untuk membantu tujuh warga miskin. Anggaran untuk pendidikan.
Anggaran pendidikan mencapai Rp217,6 triliun per 31 Mei 2024 atau 32,7% dari Rp664 juta.
Anggaran infrastruktur akan mencapai Rp 423,4 miliar pada tahun 2024 dengan fokus pada penyelesaian proyek-proyek besar dan pembangunan terpadu. Per 31 Mei 2024, realisasi anggaran infrastruktur telah mencapai Rs 112,9 crore atau 26,7%.
Keberhasilan ini dinilai sebagai bukti kesediaan pemerintah membangun infrastruktur di berbagai tingkatan. Beberapa di antaranya berada di bawah Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan
Anggaran kesehatan mencapai 187 triliun pada APBN 2024. Per 31 Mei 2024, realisasi anggaran kesehatan mencapai 60,3 rupiah atau 32,2% dengan fokus pada program kesehatan dasar bagi masyarakat umum.
Anggaran pangan tahun 2024 sebesar Rp 114,3 triliun, dan sudah tercapai 22,8% atau Rp 26,1 triliun pada Mei 2024. Beberapa di antaranya adalah membangun lebih banyak bendungan dan memperbaiki saluran irigasi, membantu alat dan mesin pertanian, membantu benih, mendukung pupuk.
Pemerintah juga telah menyediakan anggaran pemilu sebesar 38,3 triliun untuk tahun 2024. APBN Prastowo mengatakan, pelaksanaan anggaran tersebut terus berjalan dan akan terus dipantau dan dievaluasi agar pemanfaatannya berjalan dengan baik.
“Pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan transparansi, transparansi, pelayanan yang baik dan memastikan dana pajak dibelanjakan untuk program dan layanan yang membantu masyarakat Indonesia. Kita harus bekerja sama untuk masa depan yang lebih baik,” tutup Prostava.
Lihat juga video “Mengapa bar dan karaoke dikenakan pajak 40-75%”:
(bantuan/das)