Jakarta –

Utang pemerintah sampai dengan 31 Oktober 2024 atau awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 8.560,36 juta, meningkat Rp 86,46 juta dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 8.473,90 juta. Seiring dengan meningkatnya jumlah utang, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga meningkat menjadi 38,66%, dari 38,55% pada bulan sebelumnya.

Rasio utang hingga akhir Oktober 2024 yang tercatat sebesar 38,66% PDB masih berada di bawah batas aman 60% PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, tulis Kementerian Keuangan. Uang. Uang dalam buku KiTA APBN disebutkan pada Kamis (28/11/2024).

Ada dua jenis utang pemerintah, yaitu Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman. Utang pemerintah hingga akhir Oktober 2024 sebagian besar masih dikelola melalui instrumen SBN, yaitu sebesar 88,21% dan sisanya sebesar 11,79% berupa pinjaman.

Rinciannya, total utang pemerintah dalam bentuk SBN sebesar Rp 7.550,70 juta. SBN dalam negeri sekitar Rp6.606,68 juta yang berasal dari Obligasi Negara sebesar Rp5.104,38 juta dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar $1.502,30 juta.

Saat ini total utang pemerintah dalam bentuk SBN valas hingga akhir Oktober 2024 berjumlah Rp 944,02 juta, termasuk SBN Rp 912,61 juta dan SBSN Rp 31,41 juta.

Pasalnya, jumlah utang pemerintah dalam bentuk pinjaman sebesar Rp 1.009,66 triliun hingga akhir Oktober 2024.

“Manajemen utang memainkan peran penting dalam memastikan keberlanjutan keuangan.

Hingga akhir Oktober 2024, Pemerintah Indonesia dikatakan sangat aman dengan rata-rata jatuh tempo (ATM) 8 tahun.

“Pemerintah mengutamakan pembelian utang jangka menengah dan panjang, serta pengelolaan utang yang baik,” kata Kementerian Keuangan.

Simak Video: Luhut Sebut Tak Perlu Khawatir Jika RI 800 T Terlilit Utang

(acd/acd)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *