Iacarta –
Pemerintah Indonesia (HIPMI) telah meminta pemerintah Indonesia untuk tidak menyimpulkan terhadap tingkat timbal balik 32%, yang ditentukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
“Pemerintah harus segera mengambil langkah yang tepat untuk bereaksi terhadap kebijakan Trump baru agar tidak memicu keprihatinan di dunia bisnis dan di komunitas terbesar,” kata Presiden BPP Hipmi Akbar Himawan dalam sebuah pernyataan tertulis pada Jumat 4/4/2025).
Ada sejumlah rekomendasi bagi pemerintah untuk bereaksi terhadap tarif timbal balik Trump. Pertama, perjanjian bilateral dengan Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Indonesia mendapatkan akses pasar terbaik dan paling kompetitif.
Kedua, pemerintah meminta untuk memeriksa peninjauan biaya impor AS untuk Indonesia. Menurut Akbar, ini penting untuk dicatat bahwa itu menjadi sorotan Trump, karena Indonesia telah mengimpor beban lalu lintas untuk 64%.
Ketiga, pemerintah harus mempromosikan diversifikasi target pasar ekspor lebih agresif. Dengan upaya ini, kegiatan ekspor dapat terus bekerja dan menjadi salah satu dukungan dari pertumbuhan ekonomi nasional.
“Jika Anda berjalan lancar, kinerja ekspor nasional lebih optimal dan stabil. Meskipun ada kebijakan yang lebih ketat terhadap ekspor Indonesia di Amerika Serikat,” kata Akbar.
Keempat, pemerintah harus mendukung kebangkitan industri kerja intensif. Selain deregulasi produk Indonesia, menjadi lebih kompetitif dan lebih kompetitif di pasar ekspor.
Akbar telah mengorganisir rencana Menteri Koordinasi Airlangga Hartoto Airlangga, yang akan mengirim delegasi tinggi ke Washington DC. Harapan, pertemuan ini memiliki buah -buahan manis untuk dunia bisnis Indonesia.
“Jika keempat rekomendasi diberikan oleh pemerintah dan berhasil, kinerja ekspor kami akan beres. Sekarang ini adalah cara pemerintah dibuat oleh pemerintah,” pungkasnya. (ACD/ACD)