Jakarta –
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kemenkeu) masih menyusun pedoman pengelolaan kepiting. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan Indonesia menjadi negara pengekspor rajungan dalam waktu 10 tahun.
Sapaannya, Trenggono, menyebut Vietnam merupakan negara eksportir kepiting. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kantor Pengelolaan dan Manajemen Proyek (PMO) Lobster, Udang, dan Udang 724, Indonesia berharap dapat menjadi salah satu negara yang dapat mengekspor lobster.
“Indonesia berharap dalam 10 tahun ke depan ekspor lobster tidak datang dari Vietnam, langsung ke Indonesia,” kata Trenggono dalam konferensi pers peluncuran PMO 724 di kantornya, Rabu (15/4/2024).
Di sisi lain, ia ingin Indonesia menjadi penghasil 5 produk strategis yaitu udang, lobster, kepiting, nila, dan rumput laut. Namun untuk mencapainya tidaklah mudah karena memerlukan penelitian bertahun-tahun.
Ia mencontohkan Norwegia yang membutuhkan waktu 50 tahun untuk meneliti budidaya salmon. Indonesia sendiri mulai membudidayakan lobster di Lampung. Namun taraf hidup lobster masih sangat kecil.
“Kami juga pernah mengadakan BBL di Lampung. Namun, survival rate-nya tidak berhasil. Perlu banyak waktu dan penelitian,” imbuhnya.
Senada, Rudy Heriyanto Adi Nugroho, Sekretaris Jenderal CCP dan Executive Officer PMO 724, mengatakan dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, Indonesia sudah bisa mengekspor lobster langsung ke China. Lobster yang diekspor adalah lobster berukuran besar, bukan lobster kecil.
“Harapan kami, dalam lima hingga 10 tahun ke depan, kami bisa mengekspor lobster dalam jumlah besar langsung ke Tiongkok.
Mereka tidak bisa berjalan sendiri untuk sampai ke sana. Terlebih lagi, penyelundupan benih lobster ilegal semakin sering terjadi. Dengan dibentuknya PMO ini, pihaknya akan bekerja sama dengan instansi terkait, termasuk kepolisian, untuk menindak pelaku kejahatan penangkapan lobster ilegal.
“PKC tidak bisa bekerja sendiri, harus bersinergi dengan pihak lain, apalagi Polri yang sudah punya jaringan sampai ke kabupaten,” ujarnya. (fdl/fdl)