Jakarta –
Panitia VI DPR bersama Menteri BUMN Erick Thohir membahas Ibu Kota Negara (PMN) 2025 untuk 16 permohonan PMN disetujui sebesar Rp 44,24 triliun.
Besaran PMN sebesar Rp 44,24 triliun ini sejalan dengan usulan Kementerian BUMN.
“Pengurus VI DPR RI mendapat informasi dan menyetujui usulan PMN tahun anggaran 2025 dari Kementerian BUMN,” kata M Sarmuji, Wakil Presiden VI DPR RI, saat rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (10/7/2024). ).
Sebelum dipublikasikan, masing-masing pihak menyiapkan catatan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak alokasi PMN sebesar Rp 2 triliun kepada PT Danareksa (Persero) dan Rp 1 triliun kepada Perumnas.
“Kami menolak usulan PMN 2025 untuk dua BUMN, yang pertama PT Danareksa menurut kami bisa mendapat pendanaan dalam bentuk selain PMN. Yang kedua PT Perumnas karena model dan struktur bisnisnya. Perencanaannya tidak jelas,” kata Fraksi PDIP Anggota Komisi VI DPR RI, Harris Turino
Namun PMN akhirnya disetujui dengan pernyataan Menteri BUMN menegaskan bahwa PMN digunakan secara efektif, efisien dan untuk meningkatkan operasional perusahaan BUMN sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG), yaitu 16 BUMN penerima PMN Bidang Keuangan. tahun 2025:
1. PT Hutama Karya (Persero) Rp 13,86 triliun untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap 2 dan 3.
2. PT Asabri menambah modal sebesar 3,61 triliun.
3. PT PLN (Persero) Rp 3 triliun untuk proyek listrik desa.
4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG Rp 3 triliun untuk penguatan permodalan KUR.
5. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI Rp 2,5 triliun untuk pembelian kapal baru.
6. PT Bio Farma (Persero) investasi peralatan baru Rp 2,21 triliun.
7. PT Adhi Karya (Persero) Tbk Rp 2,09 triliun untuk pembangunan jalan Jogja – Bawen dan Solo – Jogja.
8. PT Wijaya Karya (Persero) Rp 2 triliun untuk memperbaiki struktur permodalan.
9. PT Len Industri (Persero) Rp 2 triliun untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas produksi.
10. PT Danareksa (Persero) Rp 2 triliun untuk pengembangan usaha.
11. PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Rp.
12. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food Rp 1,62 triliun untuk proyek utama proyek CPP.
13. PT PP (Persero) Rp 1,56 triliun untuk menyelesaikan proyek Jogja – Bawen dan KIT Subang.
14. Perum DAMRI Rp 1 triliun untuk produksi bus listrik dan modernisasi kendaraan angkut perintis.
15. Perumnas Rupiah 1 Triliun untuk menyelesaikan investasi.
16. PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA Rp 976 untuk memproduksi kereta KRL (Bantuan/Honours)