Jakarta –
Read More : Game Horor RI DreadHaunt Rilis di PC, Siap Seram Bareng Teman!
Tim Presiden terpilih Prabowo Subianto menolak isu kenaikan utang Indonesia hingga 50% dari produk domestik bruto (PDB) negara. Kecaman ini dilontarkan Thomas Djiwandono, anggota Tim Keuangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan pemberitaan Reuters, Selasa (18/6/2024), Thomas menegaskan, Prabowo belum menetapkan target utang dan akan mematuhi aturan yang mengatur patokan tersebut. Sebelumnya, masalah ini dipandang sebagai hambatan terhadap inflasi dan memberi tekanan pada pasar kredit.
Rupiah turun 0,9 persen pada hari Jumat dan imbal hasil obligasi naik setelah Bloomberg melaporkan bahwa Prabowo ingin menaikkan rasio utang menjadi 50 persen. Prabowo dan Gibran akan dilantik sebagai presiden pada Oktober mendatang
Tomasi, yang juga keponakan Prabowo, mengatakan: “Kami tidak membahas target berdasarkan utang terhadap PDB. Ini bukan rencana politik yang sah.”
Prabowo pernah mengatakan, Indonesia sebaiknya menahan diri untuk tidak mengambil utang selama itu merupakan rencana pembangunan dan mengejar tujuan perekonomian 8%. Tapi dia berusaha semaksimal mungkin untuk tetap sesuai anggaran.
“Penting untuk diketahui, makanya Prabowo dan tim kuasa hukumnya berbicara tentang kehati-hatian finansial, karena terkait dengan prinsip-prinsip itu,” kata Thomas.
Perusahaan investasi dan investor terus memantau kebijakan fiskal Prabowo, karena khawatir bahwa program mahal yang diperkenalkan selama kampanye akan berdampak pada kesehatan keuangan Indonesia.
Thomas mengatakan, diskusi antara tim Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati fokus pada peningkatan pendapatan, peninjauan belanja, dan penyediaan ruang anggaran untuk beberapa program, termasuk program makan gratis untuk anak-anak. Ia juga memastikan defisit pada tahun 2025 akan tetap di bawah 3% PDB.
Setelah krisis keuangan Asia pada tahun 1990an, Indonesia menetapkan batas anggaran tahunan sebesar 3% dari PDB dan mengurangi rasio utang menjadi 60%. Hal ini membantu Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan keuangannya dan mendapatkan poin investasi di berbagai perusahaan.
Meski jumlah utang meningkat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), apalagi setelah mengeluarkan banyak uang di masa pandemi Covid-19, Sri Mulyani berupaya menekannya dengan memperkecil defisit tahunan. Kerugian yang tercatat pada tahun lalu sebesar 1,65% atau terendah dalam 12 tahun terakhir. (ily/negara)