Jakarta –
Untuk memasuki area Pantai Pangandaran, tiket sekarang dapat memeriksa uang tunai dan tidak -cash. Langkah ini harus digunakan oleh obwi lainnya.
Karena jika Anda masih menggunakan pembayaran tunai, ini dianggap melarikan diri dari sektor wisata.
Kutipan Detikjabar, Jumat (21 22.2025), Ketua Dewan Perwakilan Regional Pangandaran (DPRD), setidaknya Noordin, meminta pengawasan biaya pariwisata semakin meningkat untuk mencegah kebocoran.
Dia berpartisipasi dalam pengumpulan pajak atau tiket secara manual, memiliki potensi untuk melarikan diri, sehingga digitalisasi atau e-llin diperlukan. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Pangandaran sekarang harus menyiapkan alat dan sistem sebagai upaya untuk meningkatkan dalam hal pengumpulan pajak regional.
Selain ditujukan untuk digitalisasi, petugas (pengunduh), tempat dan grup juga harus diputar. “Jadi kami mengawasi sumber daya manusia dan strategi tata letak,” kata ASEP.
Dia mengatakan bahwa pada waktu -waktu tertentu, seperti akhir pekan atau hari libur yang panjang, harus ada pengawasan langsung, baik dari Bapenda maupun inspektorat. Ini dilakukan untuk mencegah kebocoran.
Dia mengatakan bahwa kebocoran pembalasan dapat terjadi sebagai akibat dari beberapa faktor, seperti wisatawan yang datang tanpa tiket atau dari hal -hal lain. Menurutnya, model masuk (gerbang) juga harus diperbarui selain pajak digital.
“Sebanyak pintu masuk utama (Pantai Barat), di mana ada pintu gerbang khusus ke pariwisata sepeda motor, penduduk sepeda motor, ada juga untuk mobil penduduk, tentu saja juga mobil wisata, sehingga infrastruktur juga harus disiapkan,” jelasnya.
Jika tidak berubah menjadi model seperti itu, menstruasi akan tetap sulit diatur. “Saya suka atau tidak, itu harus dilakukan, karena gerbang ini adalah objek wisata, formulir juga harus baik,” katanya.
Dia mengklaim sudah waktunya bagi Kabupaten Pangandaran untuk meningkatkan sehubungan dengan pendapatan. “Jika saya pikir tata letak regional lebih baik,” pungkasnya.
Sementara itu, presiden Divisi Divisi OKK divisi dari Asosiasi Bisnis Muda Indonesia (HIPMI) mengatakan bahwa Pangandaran, risiko Fazri Gunawan, untuk mencegah kebocoran pad, harus menjadi pengawasan ketat dalam proses menghilangkan biaya. Meskipun ada petugas yang menarik langsung di lapangan.
“Maka itu harus dipantau, sudah ada pajak Bapenda. Pasti lebih mempesona, ”katanya.
Dia tidak hanya mempertimbangkan area spesifik yang diawasi. Penarikan harus dibentuk sebagai manajer. Meskipun tetap di Bapenda.
“Sekarang penarikan sektor wisata masih secara manual, kami tidak tahu,” katanya.
——
Artikel ini dikirim ke Detikjabar. Periksa video “Video: Sevina’s Tears Know Aipda Andity Ketika Dia Menyelamatkan Hidupnya” (UPD/UPD)