Jakarta –
Read More : Sah! Raphael Varane Gabung Como
Hashim S. Djojohadikusumo, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Gerindra membeberkan sumber data kebocoran pendapatan negara Rp 300 triliun. Menurut Hashim, bocoran informasi tersebut diperoleh dari Menteri Koordinator Perkapalan dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Badan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Informasi yang diterima Pak Prabowo dari Luhut (Menteri Koordinator Luhut Binsar Pandjaitan) dan Ateh (Kepala BPKP Yusuf Ateh) membenarkan bahwa LHK memiliki jutaan hektar kawasan hutan yang diduduki secara ilegal oleh perkebunan kelapa sawit. Dia berkata. kata Hashim saat berdiskusi bisnis dengan pengusaha di Menara Kadin Jakarta, ditulis Rabu (9/10/2024).
Sekadar informasi, Kebocoran anggaran menjadi salah satu topik yang sering dibicarakan Prabowo Subianto saat pemilihan presiden (Pilpres) 2014. Itupun, Prabowo dipanggil Prabowo karena sering bicara soal kebocoran anggaran.
Menurut Hashim, para operator kelapa sawit jahat ini mendirikan perkebunan kelapa sawit ilegal. Oleh karena itu, penerimaan pajak dari kegiatan perkebunan tidak masuk ke kantong pemerintah. Potensi penerimaan pajak yang tidak masuk ke kantong negara diperkirakan mencapai Rp 300 triliun.
“Kami telah diperingatkan bahwa ada jutaan hektar kawasan hutan yang diduduki secara ilegal oleh operator perkebunan kelapa sawit nakal, namun kami belum dibayar. Dan jumlah pembayarannya mencapai Rp 300 triliun. Itu informasi yang dikumpulkan oleh pemerintah,” jelas adik laki-laki Prabowo, Hashim.
Hashim menjelaskan, pihaknya kini memiliki 300 nama perusahaan sawit yang belum diketahui identitasnya. Namun daftar ini masih dalam tahap kajian.
“Setiap tahunnya kita bisa mendapatkan Rp50 miliar dari kebocoran ini. Dari satu kebocoran kita bisa memberikan makanan gratis dua kali sehari kepada 9 juta anak,” ujarnya.
Salah satu strategi yang disiapkan Prabowo untuk menghadapi situasi tersebut adalah dengan membentuk Kementerian Dalam Negeri. Sebelumnya diberitakan, Prabowo akan membentuk direktorat pendapatan, bukan kementerian.
“Ini 8. Asta Cita, Direktur Pendapatan Dalam Negeri, itu Kementerian Pendapatan Dalam Negeri. Menterinya sudah ada di sana,” kata Hashim.
Saksikan juga video “Jokowi yakin pendapatan per kapita Indonesia tembus Rp 354 juta dalam 20 tahun mendatang”.
(schc/hons)