Jakarta –
Barang-barang impor ilegal masih banyak mengalir ke pasar dalam negeri. Kementerian Perdagangan (Kementerian Perdagangan) menilai pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pengamanan barang impor ilegal tidak mampu memberantas ancaman barang ilegal.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hassan atau akrab disapa Zulhas mengatakan, gugus tugas sebenarnya akan memperkuat impor ilegal. Ia menggambarkan aktivitas tersebut sebagai sebuah kuman yang telah diberantas namun malah menjadi semakin kuat dan canggih.
Gugus tugas ini bertujuan untuk melakukan kegiatan terkait masalah proses bisnis impor data. Selain itu, gugus tugas ini juga menangani persyaratan produk tertentu seperti inspeksi, izin atau standar perdagangan, SNI dan pajak. Dalam pelaksanaannya, fokus kerja gugus tugas menyasar gudang impor, bukan pasar langsung atau pengecer.
“Nah, beberapa waktu lalu memang perlu dibuat satgas. Saya sadar, kalau kita buat satgas itu akan seperti kuman, setelah satgas diperkuat. Tugas (penyalanya) semakin kuat.. Modern, Tidak hilang begitu saja, kalau dimatikan malah semakin kuat, ini yang sebenarnya terjadi,” ujarnya Zulhas di Forum Koordinasi Dunia Usaha, Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/2013).8/ 2024).
Sekitar 30-40% produk impor tidak terdaftar, kata Julhas. Menurutnya, aktivitas tanpa registrasi tersebut dianggap ilegal.
Oleh karena itu, tarif pajak di Indonesia lebih rendah dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Padahal, jika seluruh produk tersebut masuk ke jalur resmi, bisa meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 7-8%.
Dijelaskannya, Indonesia sudah mempunyai modal untuk menjadi negara maju. Hal ini terlihat dari neraca perdagangan yang membentang selama 51 bulan berturut-turut.
“Saya ketemu APEC dengan Menteri Perdagangan China, katanya Pak Hassan, kita punya informasi yang lengkap, Indonesia punya semua syarat untuk menjadi negara maju, sumber daya alam, sumber daya manusia. Singkatnya kita punya semua syaratnya. Hal ini membuktikan bahwa kami mempunyai 51 “Bisnis kami terus berkembang. Dengan segala kekurangannya, kita masih lebih tinggi 5%,” ujarnya.
Bagaimana Julhas memberantas serangan terhadap barang impor ilegal
Melihat hal tersebut, Julhas pun memberikan empat instruksi kepada stafnya. Pertama, Julhas mendorong koordinasi yang efektif antar lembaga di pusat dan daerah. Menurut dia, para kepala daerah seperti gubernur dan wakil gubernur juga harus mewaspadai permasalahan ini.
“Tentunya perlu kerja sama yang efektif antar lembaga, antara pusat dan daerah, kalau Sultan tidak tahu, sulit bagi kami, saya tidak tahu, saya tidak tahu, itu tidak masalah. atau gubernur disana. Karena pilihan calon presidennya berbeda-beda, itulah pentingnya koordinasi.
Kedua, peningkatan kapasitas dan kualitas masing-masing lembaga. Mereka menganggap hal ini penting karena importir ilegal pun semakin canggih seiring perkembangan zaman, misalnya importir ilegal menyewa gudang dari Tanah Abang hingga Mangga Dua untuk berbelanja online. Umumnya produk tersebut dijual bebas bea dan tanpa Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI).
Ketiga, Julhas mendorong adanya edukasi kepada para pedagang karena banyak pedagang yang belum mengetahui perbedaan antara barang legal dan ilegal. Julhas meminta kerja sama yang lebih besar antar pihak terkait untuk memberantas gempuran impor ilegal.
“Kita minta edukasi agar mereka bisa menjual produk yang legal ya, mana yang benar? Dia tidak tahu, pengecer tidak tahu. Jadi perlu ada edukasi untuk mencegah itu,” ujarnya.
Keempat, Julhas menilai pentingnya penguatan kerja sama antar lembaga penegak hukum seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kepolisian, dan kejaksaan. Juhlhas mengatakan aparat penegak hukum harus lebih tegas dalam menangani impor jahat.
“Perkuat kerja sama sehingga disaat kita memperbaiki, memperbaiki, memperbaiki sistem ada efek jeranya, namun ada penegakan hukum yang tegas,” jelasnya.
Tonton Juga Video: Kini Menteri ESDM Bahlil Sentil Download Migas yang Bengkak
(membunuh/membunuh)