Jakarta –
Menteri Keuangan Pak Mulaney menanggapi kemungkinan adanya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (NSB) 2025 oleh Pemerintahan Presiden terpilih Pravo Subianto.
Pertama, DPD menanyakan pengukuhan APBN Perubahan (APBNP) di bawah anggota RI Tamil Linrang Pravo. Sebab, ia khawatir perubahan APBN hanya berdasarkan janji politik Pravo seperti program makan siang gratis dan pembangunan berkelanjutan di Ibu Kota Negara (IKN). Menurut dia, belum diketahui besaran dana yang dibutuhkan untuk program-program tersebut sehingga berpotensi menjadi program mangkrak
“Apakah ada dorongan untuk melakukan revisi APBN? Karena Pak Menteri pasti ingat bahwa APBN perubahan tahun 2004 adalah perubahan luar biasa yang kita lakukan. Jadi ini membuka misteri, apakah ke depan kita akan melakukan perubahan lagi karena alasan politik? ? Saya rasa presiden tidak mampu, ada makan siangnya,” kata Tamil di gedung DPD Jakarta (10/6/2024).
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Mr Mullaney mengatakan bahwa mekanisme APBNP sebenarnya diatur dalam UU 17 Tahun 2007 dan pemerintah baru mempunyai kewenangan untuk mengubahnya berdasarkan UU tersebut. Partainya juga pernah terlibat dengan partai Pravo dalam persiapan Munas 2025
Dalam menunaikan tugas penyusunan APBN 2025 hari ini, kami terus menggandeng tim yang diwakili Pak Pravo untuk mencoba memahami dan merancang sesuai janji dan berbagai program, ”kata Pak Mulani. .
Bendahara negara itu menjelaskan, APBN harus sehat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, APBN tetap menjadi sumber alat untuk mengatasi tantangan pembangunan dalam negeri
Ia menegaskan, APBN tidak bisa disimpan secara spontan dan dalam waktu singkat Untuk itu, pihaknya terus mencari jalan tengah untuk menjaga keseimbangan program ke depan
Namun di sisi lain, jangan sampai menimbulkan banyak masalah dan kemudian memaksakan APBN bekerja melebihi kapasitasnya sehingga APBN itu sendiri akan musnah. Hal ini terjadi di banyak negara yang krisis ekonominya berawal dari krisis permanen. ” Dia menambahkan.
Ia pun mencontohkan negara yang terbukti tidak mampu melindungi APBN, Argentina. Pada abad ke-19, lanjut Mr. Mullaney, kondisi perekonomian negara meningkat pesat sehingga menjadikannya negara yang makmur. Namun, karena APBN tidak dikelola dengan baik, negara ini berada dalam jebakan negara berpendapatan menengah
“Dalam 100 tahun Argentina banyak mengalami krisis dan selalu bersumber dari APBN yang tidak stabil, sehingga pada awal abad ke-19 Argentina yang merupakan salah satu negara terkaya dan maju, kini semakin terpuruk. Sebab, APBN ditentukan oleh Proses politiknya sudah ditentukan, tentu kita akan terus berkomunikasi dengannya, kita juga harus melalui proses politik yang benar,” jelasnya (rrd/rir).