Jakarta –
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indravati angkat bicara soal belum optimalnya pembangunan daerah. Ia menilai, tidak optimalnya pembangunan di daerah menimbulkan rasa kekecewaan di masyarakat.
Bendahara Negara menekankan perlunya menjamin transparansi anggaran daerah dan masalah ini harus dikendalikan bersama. Sikap kritis masyarakat juga diperlukan untuk mengawasi kerja pemerintah daerah.
“Kalau kita masih kecewa kok ini belum tersentuh pembangunan, yuk kita lihat, kalau saudara-saudara di daerah lihat kenapa pemerintahan daerah saya belum terbentuk, mari kita buka bersama, ayo. Berapa APBD yang diterima, berapa yang kita transfer? Bagaimana desa saya tidak dibangun padahal kita sudah memberikan uang desa, lihat saja, kata @smindrawati pada Sabtu (4/1/2025).
Dengan begitu, pembangunan negara bisa terwujud secara bersama-sama. Meski ada potensi perbedaan pendapat, Sri Mulyani menilai hal itu wajar karena Indonesia adalah negara demokratis.
“Perbedaan pendapat itu wajar, banyak kritik, orang-orang menyebutnya negara terbuka dan demokratis. Tapi mari kita perbaiki bersama-sama, mari kita gunakan alat APBN bangsa ini, alat #UangKita, uang kita semua, rakyat, ” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya peran APBN dalam menjaga keamanan Indonesia. Segala sesuatu mulai dari pelayanan publik hingga lembaga penegak hukum berperan dalam APBN.
“Kalau di jalan raya bisa tenang bepergian karena Indonesia aman, datangnya tidak sendirian, itu semua karena bantuan dan dukungan yang diberikan APBN,” ujarnya.
“Kalau penegakan hukum, keamanan, pemda, pelayanan publik. Kalau masyarakat masih bisa kecewa, belum sama levelnya, mari kita perbaiki bersama-sama negara kita ya, kalau itu yang kita tuju, bagus” pungkas Sri Mulyani. (Illy/jam)