Jakarta-
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditanyai rencana pendirian konsultan manajemen keuangan (WMC) atau kantor keluarga di Indonesia. Peluncuran tersebut dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Sri Mulyani mengatakan pemerintah perlu membandingkan kantor keluarga di berbagai negara. Ia mengatakan, ada negara yang berhasil menciptakan kantor keluarga, namun ada juga yang gagal.
“Dari segi desain, family office-nya nanti seperti apa, pusat-pusat kantor keluarga akan kita ukur di berbagai negara. Ada yang sukses, ada yang tidak, jadi kita akan belajar banyak,” kata Sri Mulyani kepada wartawan di Gedung Dhanapala. Kementerian Keuangan, Senin (22/7/2024).
Dari sisi insentif pajak, kata Sri Mulyani, Indonesia banyak memetik hikmah dalam memberikan manfaat seperti pembebasan pajak dan keringanan pajak. Selain itu, kini diberikan keringanan pajak yang komprehensif untuk mendukung pembangunan Ibukota Negara Republik Indonesia (IKN).
“Ini sebenarnya masuk dalam kerangka hukum pemberian insentif perpajakan,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan menyelaraskan kebijakan pemberian insentif dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, seperti Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Nanti kita lihat bagaimana pembahasan di kantor keluarga itu sendiri, kata Sri Mulyani.
Kantor keluarga tersebut merupakan inisiatif Menteri Kelautan dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Alat ini diyakini akan meningkatkan investasi di Indonesia dengan menarik uang dari keluarga kaya di seluruh dunia untuk menyelamatkan Indonesia.
Luhut mengaku pernah belajar di kantor keluarga di Uni Emirat Arab. Hasil kunjungannya dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Saya baru pulang dari Abu Dhabi, saya sampaikan kepada Pak Jokowi dan presiden terpilih tentang persoalan kantor keluarga dan bisnis keluarga, kenapa kita menginginkannya, karena sekarang banyak uang yang mau masuk ke Indonesia. Perlu diberikan insentif,” kata Luhut.
Luhut menargetkan pembentukan kantor keluarga sebelum Oktober 2024, yakni sebelum masa jabatan Jokowi berakhir.
“Sekarang kita bicara minimal mereka harus berinvestasi, berapa yang harus mereka investasikan, dan berapa banyak karyawan yang bekerja di sini, saya kira itu aspek teknis, tapi ini harus selesai sebelum Oktober,” kata Luhut. (bantuan/das)