Jakarta –
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan anggaran sebesar 496,9 triliun hingga 513 triliun rupiah untuk perlindungan sosial (perlinsod) pada tahun 2025. Hal itu terungkap saat rancangan sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 diserahkan ke DPR RI. perwakilan (DPR) ).
Estimasi Perlinsos pada tahun 2025 berkisar antara 496,9 triliun rupiah sampai dengan 513,0 triliun rupiah, ujarnya dalam rapat paripurna DPR RI ke-17 masa sidang kelima tahun sidang 2023-2024, DPR RI, Senin, Jakarta, Senay. (20/5/2024).
Menurutnya, pembangunan sosial merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat penghapusan kemiskinan dan kesenjangan wilayah. Pemerintah juga menggarap beberapa program seperti peningkatan ketersediaan pembiayaan rumah layak huni dan terjangkau, mendorong petani sejahtera, nelayan sejahtera, dan percepatan desa mandiri.
“(Hal ini) akan dicapai melalui sejumlah program yang lebih baik, pemberdayaan pelayanan sosial dan pelayanan sosial sepanjang umur untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, meningkatkan akses pembiayaan untuk rumah layak huni dan terjangkau, mendorong petani sejahtera dan nelayan sejahtera, termasuk mempercepat penciptaan kesejahteraan. desa mandiri,” jelasnya. .
Menurutnya, melalui berbagai program tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas jaminan sosial baik dalam mengurangi beban kebutuhan dasar, meningkatkan pendapatan, memutus rantai kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan. Sri Mulyani memperkirakan angka kemiskinan akan berada pada kisaran 7,0 hingga 8,0% pada tahun 2025.
Sementara itu, pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar 708,2 triliun hingga Rp 741,7 triliun untuk sektor pendidikan pada tahun depan. Anggaran kesehatan kemudian ditetapkan sebesar Rp191,5 triliun hingga Rp217,8 triliun.
“Untuk mendukung penguatan mutu pendidikan, anggaran pendidikan pada tahun 2025 diperkirakan berkisar 708,2 triliun hingga 741,7 triliun rubel,” imbuhnya. Sri Mulyani menjelaskan, syarat tersebut terlebih dahulu dipenuhi oleh masing-masing Fraksi DPR RI. Setelahnya, pemerintah, DPR RI, dan pihak terkait akan menggelar rapat di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
“Asumsi-asumsi yang berbeda-beda yang disampaikan tadi akan mendapat feedback dari masing-masing fraksi untuk kemudian kita bahas di Banggar (DPR RI). Jadi dari segi kuota apakah pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, nilai tukar akan kita bahas bersama, termasuk Bappena. , Bank Indonesia, BPS, Badan Anggaran,” tutupnya. (ily/das)