Jakarta –
Menteri Keuangan Sri Mullyani meminta dalam awal dua bulan bahwa tiket pajak tidak boleh didramatisasi pada awal 2025. Hasilnya diyakini bahwa ketakutan tidak baik untuk ekonomi.
“Karena itu, saya meminta takut pada teman. Dia tampaknya menjual, tetapi itu tidak baik untuk semua orang,” kata Sri Mulyyi pada konferensi pers APBN di kantornya di Iakarta (12/13/13).
“Ekonomi juga tidak baik, menurut pendapat saya, sebagai cara pendapat saya, tidak baik jika ekonomi tidak baik. Itu pasti akan dipukul,” tambahnya.
Sri Mulyiani mengungkapkan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan pendapatan rendah pada awal tahun. Pertama -tama, karena penurunan harga pedagang ekspor utama di Indonesia.
“Pendapatan negara telah menurun, tetapi modelnya sama dan kami katakan sebelumnya dalam kasus ini karena harga produk yang berkontribusi pada kontribusi yang signifikan bagi perekonomian kami, seperti karbon dan nikel,” jelas Sri Mulyiani.
Alasan kedua adalah untuk agen administrasi. Artinya, karena ada kebijakan baru, dimungkinkan untuk membuat rata -rata rata -rata untuk dibayar PPH 21 pada 10 Maret pada 10 Maret 2025.
“Mereka ditunda untuk periode PPN dan menyebabkan PPH 21,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyiani tidak meminta terlalu banyak untuk menjawab situasi ini. Dia bilang dia pasti akan tinggal. “Mari kita urus bersama. Jadi kita memiliki respons spiral. Tentu saja kita memiliki pemberitahuan tanpa alarm,” tambahnya.
Untuk informasi, tiket pajak yang dikumpulkan RP. 187,8 triliun pada Februari 2025. Cuaca dikumpulkan dengan Rp 269,02 triliun yang 30,19% lebih rendah tahun lalu.
Tonton Video: Pajak Setoran Negara masih lancar, ini adalah laporan Sri Mulyiani (ACD / ACD)