Jakarta –
Read More : Tom Lembong Jadi Tersangka Korupsi Impor Gula, Mendag Buka Suara
Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk badan pendapatan negara tidak terlaksana. Rencananya, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan akan diganti dengan Badan Pendapatan Negara.
Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Drjad Wibowo mengatakan rencana pembentukan Badan Pendapatan Negara kemungkinan besar akan tertunda.
Ekonom senior INDEF dan Ketua Dewan Pakar Pan mengatakan pembahasan pembentukan Badan Pendapatan Negara gagal karena calon Menteri Keuangan yang ditunjuk Prabowo, Mulyani Indrawati, menolak pidato tersebut.
Mulyani telah menjabat sebagai Menteri Keuangan di kabinet Presiden Joko Widodo sejak tahun 2016 dan terus membantu Jokowi di kabinet maju Indonesia untuk masa jabatan kedua.
Yang diketahui siapa yang menunda sampai kapan. TBS (Sri Mulyani Indrawati) belum setuju bubar, kata Drajad saat dihubungi detikcom, Jumat (18/10/2024).
Ceramah tersebut juga diutarakan Pak Mulyani saat diundang ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto beberapa hari lalu. Saat itu ia dipanggil Prabowo karena ditawari terus menjadi Menteri Keuangan pada kabinet berikutnya.
Ditanya lebih lanjut mengenai rencana pembentukan badan atau kementerian pendapatan negara, Mulyani enggan berkomentar banyak. Dia menegaskan, Kementerian Keuangan adalah satu-satunya.
Senin (14/10/2024) lalu di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan “Tidak ada. Kementerian Keuangan masih satu,” Pak Mulyani.
Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Jenderal Angawira turut angkat bicara mengenai sambutan tersebut. Menurut dia, rencana pembentukan badan pendapatan negara tidak perlu dibatalkan. Namun, kemungkinan besar Prabowo akan beradaptasi dengan tim ekonomi pada kabinet berikutnya.
“Rencana pembentukan Badan Pendapatan Negara tidak serta merta batal, tapi bisa saja ada penyesuaian atau revisi tergantung hasil pembahasan antara presiden dan staf keuangan kabinet,” kata Angawira saat dihubungi Detikcom.
Angawira menegaskan, pembentukan Badan Pendapatan Negara yang diusulkan Prabowo merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan kapasitas pengelolaan fiskal.
Angweera yakin jika Pak Mulyani kembali menjabat Menteri Keuangan dan menolak gagasan tersebut, maka akan ada lebih banyak diskusi mengenai penerapan strategi tersebut.
“Ada ruang bagi pemerintahan baru untuk meninjau kembali berbagai kebijakan yang sejalan dengan visi perekonomian ke depan, termasuk kemungkinan reformasi kelembagaan,” kata Angawira.
“Pak Prabowo juga fokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Jika Badan Pendapatan Negara dianggap sebagai alat yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut, masih ada ruang untuk mencapainya melalui masukan Pak Mulyani dan pihak terkait lainnya,” katanya.
(hal/jam)