Jakarta –
Presiden Prabhu Subianto kembali memilih Sri Mulani sebagai Menteri Keuangan dalam kabinetnya. Terpilihnya kembali Sri Mulani membuat banyak ekonom mempertanyakan nasib Badan Pajak Nasional, yang sebelumnya telah diprediksi oleh tim Prabhu.
Fadhil Hasan, Kepala Ekonom Institute for Economic Development and Finance (INDEF), mengatakan dengan diangkatnya Sri Mulani sebagai Menteri Keuangan Negara, maka pembentukan Departemen Pendapatan tidak akan terwujud. Banyaknya program Pravo membutuhkan anggaran yang besar. Badan Pendapatan Negara merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara.
Anggarannya berasal dari Departemen Pendapatan yang menaikkan tarif pajak menjadi 23 persen. Masalahnya, dengan terpilihnya Sri Mulani sebagai Menteri Keuangan, rencana konsolidasi itu kini terhenti, kata Padhil dalam acara debat publik. disiarkan secara daring. Selasa (22 Oktober 2024).
Ia menilai Sri Mulani pesimis bisa menaikkan tarif pajak. Sebab, ia tak mampu menaikkan tarif pajak minimal 12% selama 10 tahun menjabat menteri keuangan.
“Misalnya Sri Mulani tidak ada catatan menaikkan tarif pajak menjadi 12%, makanya tidak akan dilaksanakan. Saat ini 10%. Kita berharap fiskus bisa menaikkan tarif pajak negara. Sebab ini adalah hal yang ingin dilakukan oleh Prabowo, namun sulit dicapai dengan penulis gendut ini,” jelasnya.
Selain itu, Navir Massey, ekonom senior di INDEF, mengatakan badan pajak negara tersebut dapat menaikkan tarif pajak, yang terus menurun selama beberapa tahun terakhir. Ia menilai sistem perpajakan yang berlaku saat ini ada kaitannya dengan menurunnya kelas menengah yang menjadi tumpuan perekonomian.
Ia juga menyoroti kemampuan wakil menteri (dan Aman) yang diharapkan bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan negara. Ia akan menunggu terobosan positif dalam 6-12 bulan ke depan.
“Kemudian Dinas Pendapatan Dalam Negeri dibubarkan. Tadinya kami berharap ada lembaga tersendiri yang didanai penuh. Pertanyaan kami tentu solusi kurang optimal jika penerimaan negara ditangani oleh wakil menteri (perempuan),” kata Navir. “Tentukan apakah Wakil Sekretaris dapat mengatasi masalah “kecukupan pendapatan” negara untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan perpajakan,” katanya.
Kendati demikian, ia menilai penanggung jawab pendapatan negara haruslah orang yang jeli. Sebab angka-angka tersebut seharusnya mampu mengubah tarif pajak menjadi lebih baik. “Teman-teman saya dengan bercanda mengatakan bahwa orang-orang ini agak pilih-pilih dan setengah gangster dalam hal pengelolaan pendapatan. Kalau dipikir-pikir, mereka sepertinya bukan tipe orang yang akan Anda minta sebagai pemungut pajak, jadi menurut saya itulah adanya.” “Saya ragu bagaimana kita bisa meningkatkan rasio laba agar cukup untuk menyelesaikan masalah laba setidaknya setiap tahun, dan ada masalah mendasar,” jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Thomas Zibandono juga sempat bersuara menentang lembaga pendapatan negara yang belum berdiri. Menurut dia, Menteri Keuangan Sri Mulani Indravati akan menjelaskannya.
“Nanti saya jelaskan semuanya ke Menteri Keuangan,” kata Perdana Menteri Thomas sesaat sebelum upacara pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21 Oktober 2024).
Sedangkan Sri Mulaney didampingi tiga wakil menteri keuangan (perempuan). Selain Thomas DeGivadono, ada Suahsil Nazara dan Anjito Avimanio. Menurut laporan, tugas akan dibagi antara tiga wakil menteri, termasuk satu orang yang akan menangani masalah penerimaan mahasiswa baru. Thomas tak mau bicara banyak soal pembagian peran.
“Kita akan membicarakannya nanti,” katanya singkat.
Tonton video Sri Mulani: Prabhu meminta saya menjadi menteri keuangan.
(rd/rd)