Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto mengangkat kembali Pak Mulyani sebagai Menteri Keuangan di kabinetnya. Terpilihnya kembali Mulyani telah membuat banyak ekonom mempertanyakan nasib badan pendapatan negara, yang sebelumnya diusung oleh tim Prabowo.
Ekonom Senior Institute of Economic Development and Finance (INDEF) Fadil Hasan mengatakan dengan diangkatnya Pak Mulyani sebagai bendahara negara, maka pembentukan badan pajak negara tidak akan menjadi kenyataan. Padahal banyak program-program Prabowo yang membutuhkan anggaran besar. Badan Pendapatan Negara merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan negara.
“Anggarannya berasal dari Badan Pendapatan Negara yang menaikkan tarif pajak menjadi 23%. Soalnya program pembentukan ini kini hilang dengan terpilihnya Pak Mulyani sebagai Menteri Keuangan,” kata Fadil dalam acara diskusi publik. Siaran daring. Selasa (22/10/2024).
Ia pesimistis Pak Mulyani bisa menaikkan tarif pajak. Sebab, selama hampir 10 tahun menjabat Menteri Keuangan, ia belum mampu menaikkan tarif pajak bahkan hingga 12%.
“Tidak akan terlaksana karena Pak Mulyani tidak punya rekam jejak menaikkan tarif pajak menjadi 12%. Sekarang menjadi 10%. Diharapkan Badan Pajak Negara bisa menaikkannya. Ini program yang diinginkan Prabowo. untuk dilaksanakan dan kabinet super gemuk ini akan sulit tercapai,” jelasnya.
Senada, Ekonom Senior INDEF Naveer Messi mengatakan Badan Pendapatan Negara bisa meningkatkan rasio pajak yang beberapa tahun terakhir menurun. Ia meyakini sistem perpajakan yang berlaku saat ini ada kaitannya dengan menurunnya kelas menengah yang merupakan tulang punggung perekonomian.
Ia juga menyoroti potensi Wakil Menteri (Wamen) yang diharapkan bertugas mengelola pendapatan negara. Dia akan menantikan terobosan yang baik dalam 6-12 bulan ke depan.
“Badan pajak negara yang semula kita harapkan ada badan tersendiri dengan pendanaan penuh, kini tersingkir. Tentu yang menjadi pertanyaan kita adalah pada skema suboptimal seperti ini, dimana penerimaan negara akan dikelola oleh Wakil Menteri ( wamen). ) Apakah rekening wakil menteri cukup untuk menangani masalah tersebut,” untuk menyikapi permasalahan terkait perpajakan. “Pendapatan negara ini cukup, apakah bisa diselesaikan atau tidak,” kata Naveer.
Namun, dia menilai, orang yang harus menjaga pendapatan negara haruslah orang yang tangguh. Sebab, angka tersebut seharusnya mampu mengubah tax rasio menjadi lebih baik. “Teman-teman bercanda, kalau dilihat dari penghasilannya, laki-laki itu agak tangguh, setengah nakal, kalau dilihat-lihat, dia tidak terlihat seperti pemungut pajak, jadi begitulah. Saya jadi penasaran bagaimana kita bisa memperbaiki rasio pendapatan itu. Setidaknya masalah pendapatan dari tahun ke tahun bisa kita selesaikan,” jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Thomas DiGiwandono juga menginisiasi pemungutan suara terhadap Badan Pendapatan Negara yang belum terbentuk. Dia mengatakan, Menteri Keuangan Shri Mulyani Indrawati akan menjelaskannya.
Nanti semuanya akan kami jelaskan bersama Menteri Kementerian Kesehatan, kata Thomas sesaat sebelum pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).
Sedangkan Shri Mulyani didampingi 3 Wakil Menteri Keuangan (Wamen). Selain Thomas DiGiwandono, ada Suhasil Nasara dan Angito Abimanyu. Dilaporkan bahwa tanggung jawab, termasuk persetujuan, akan dibagi di antara tiga wakil menteri. Thomas tidak bisa berkata apa-apa lagi tentang pembagian tugas.
“Mari kita bicara lagi nanti,” katanya singkat.
Tonton video Shri Mulyani: Prabowo Ajak Saya Jadi Menteri Keuangan
(rd/rd)