Jakarta –
Menteri Keuangan Sri Mulan Indravat dan Komite IV DPD RI menyelesaikan lokakarya yang membahas anggaran negara tahun 2025 (APBN).
Menteri Keuangan Sahasil Nazara mengatakan bahwa pertemuan di Majelis Umum membahas implementasi APBN 2025, yang diusulkan kepada Program Prioritas Presiden Prabovo Subanto, termasuk sesuai dengan kebijakan efektivitas, menurut pendidikan Presiden (INPR).
“Kami telah mengatakan bahwa prioritas pemerintah dari anggaran 2025, yang juga menyangkut efektivitas anggaran yang kami lakukan,” kata Glahasil, yang menghadiri pertemuan di DPD RI, Jakarta Tengah, Selasa (18/2/2025).
Swahasil mengatakan bahwa Sri Mulan menyerahkan kepada para senator kepada Komite RI IV DPD bahwa efektivitasnya ditujukan untuk menyederhanakan anggaran operasional pemerintah.
“Dana dapat digunakan untuk kegiatan yang benar -benar meningkatkan produktivitas, dan pesan dari DPD adalah pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan UMKM, dll.,” Katanya.
Secara terpisah, ketua DPD RI IV Ahmad Nawardi menyatakan bahwa ia mendukung kebijakan efektivitas pemerintah kecuali jika itu mempengaruhi bantuan sosial (bantuan sosial) dan Jaminan Sosial dalam masyarakat.
“Untuk kesejahteraan masyarakat, dana bantuan sosial, pendidikan, beasiswa, semuanya disediakan sehingga sumber daya yang disimpan memang untuk kebutuhan lain, untuk kebutuhan yang lebih dekat dengan urusan rakyat.
Tonton juga video: Istilah Sri Mulanian, ketika dihargai oleh Prabovo, karena kontrol anggaran yang sangat rinci (AID/ARA)