Jakarta –
Read More : MyTelkomsel Jadi Super App, Telkomsel Matikan MyIndiHome dan MyOrbit
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melakukan penindakan sebanyak 31.275 kali terhadap penyelundupan barang di bea cukai dan uang kartal senilai Rp 6,1 triliun selama Januari hingga Oktober 2024 waktu. Sepuluh bulan terakhir telah meningkat sebesar 10% dibandingkan tahun lalu.
“Tahun ini situasi dengan frekuensi lebih dari 31.000 lebih tinggi 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, memang ada peningkatan aktivitas pelaku kejahatan di lapangan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers. , Kamis (14/11/2024).
Sri Mulyani juga berbicara mengenai ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT). Menurut dia, penyebab meningkatnya ekspor produk TPT adalah produksi produk dari negara lain yang berlebihan, serta banyak negara yang dijadikan tempat penjualan produk, mengenakan pajak yang tinggi.
“Ekses-ekses seperti itu juga banyak dimuntahkan melalui kegiatan ilegal di Indonesia. Kami bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan untuk mengoordinasikan kebijakan, karena kalau seperti TPT, bisa digunakan untuk pekarangan atas, tapi pakaian atau produk di bawah “Semua tekstil memerlukan perlindungan. Kalau perlindungan berupa surga tinggi, maka produksi pakaian dalam negeri juga akan efektif,” kata Sri Mulyani.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyatakan, untuk mencegah masuknya barang selundupan, diperlukan jalan dari atas ke bawah.
“Dari atas kita utamakan isu pencegahan. Untuk isu di bawahnya adalah kepatuhan terhadap hukum. Isu lain yang tidak penting adalah pembenahan sistem dan proses bisnis. Isu lainnya adalah peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga. seluruh kementerian/lembaga terkait,” kata Budi.
Menurut Budi, sangat penting untuk meningkatkan teknis pengawasan dengan menggunakan sistem pengawasan modern di wilayah yang terkena penyelundupan, serta mengidentifikasi regulasi yang masih memiliki celah dalam bisnis penyelundupan.
Selain itu, yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), memastikan seluruh pejabat yang bekerja di lapangan jujur dan amanah, kata Budi. (acd/acd)