Jakarta-
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkomifo) Budi Arieh Setiadi mengimbau masyarakat Indonesia tidak salah paham terhadap hacker yang kerap menjadi biang keladi kebocoran data. Ia mengingatkan masyarakat harus menyalahkan peretas.
“Pada kesempatan yang indah ini, saya ingin menyampaikan kepada media bahwa hacker bukanlah pahlawan. Jika ada kebocoran data, jangan mengutuk (pemerintah). Tim media, usai acara peluncuran besar data center JST1 Tier IV , di Jakarta Timur, Jakarta, Rabu (10/9/2024).
Budi bingung, apa sebenarnya motif hacker tersebut setiap kali melancarkan serangan. Apalagi menurut dia, jika penyerangan tersebut dilakukan terhadap fasilitas umum.
“Ya, mitigasinya perlu ditingkatkan dengan keamanan siber kita,” kata Budi
Seperti diberitakan sebelumnya, kebocoran tersebut akan sering terulang di Indonesia pada tahun 2024. Lebih lanjut, peretas tidak hanya menyasar data pribadi masyarakat, namun juga instansi pemerintah.
Bocoran terbaru menyangkut data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan informasi terkini, Direktorat Tindak Pidana Siber (Ditipidcyber) Bareskrim Pori dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) kini tengah menyelidiki dugaan kebocoran tersebut.
“Kami juga sedang melakukan penyelidikan, kalau ada kaitannya, kami sedang dalami.” Jadi kami juga menunggu komunikasi dengan BSSN untuk melakukan analisis forensik, tipikal, dan topologi yang akan menjadi hal penting untuk arah penyidikan ke depan,” kata Himavan (23/9).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahyantho menjelaskan soal bocornya data pribadi dan NPWP milik warga negara, termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hadi melaporkan, hasil koordinasinya dengan BSSN mengungkapkan sebagian data NPWP yang bocor tidak sesuai dengan data aslinya.
Hadi menjelaskan, data NPWP tidak termasuk dalam lingkup PDNS (Pusat Data Nasional Sementara). Dia menduga data tersebut diperoleh dari sejumlah besar lembaga di tingkat kota/kabupaten.
“Dari data di lapangan memang NPWP ini tidak masuk dalam penyewa PDNS 2 Surabaya. Jadi, saat ini kami bekerja sama dengan BSSN dan masih melakukan validasi terhadap data-data yang bocor tersebut, termasuk nomor ponsel, NIK, dan NPWP. Analisis sementara diterima “dari BSSN, ada beberapa data yang tercatat tidak sesuai dengan data asli, kata Hadi. Saksikan video “Harapan Cominfo di Next-Hub Global Summit 2024” (hps/fay)