Jakarta –
Read More : Visa Dipersulit, Larangan Mengintai: AS Susun Pembatasan Kunjungan 43 Negara
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menanggapi usulan Ombudsman RI yang menunda seleksi calon Aparatur Sipil Negara (CASN), seperti CPNS dan PPPK, pasca pilkada November 2024 ( Pilkada). .
Anas menjelaskan, penataan tenaga honorer merupakan salah satu prioritas Pemerintah yang akan dilaksanakan, salah satunya adalah pemilihan CASN. Dalam hal ini, tenaga honorer dengan pilihan tersebut akan ditetapkan sebagai PPPK. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Bersama Komisi II diputuskan penyelesaian personel non-ASN paling lambat Desember 2024 sudah selesai,” kata Anas dalam konferensi pers progres pengadaan ASN 2024 di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jakarta Pusat. pada hari Jumat. (3/5/2024).
Ini pasti pemilu CASN tahun ini. Sedangkan jika ditunda setelah Pilkada digelar, sebenarnya bisa saja diundur ke tahun 2025 karena Pilkada akan digelar pada akhir tahun 2024.
Selain itu, ia menekankan bahwa sangat kecil kemungkinan terpilihnya CASN akan menjadikan individu sebagai komoditas politik untuk mendapatkan dukungan. Salah satu penyebabnya adalah perlunya penataan data honorer daerah, sehingga pegawai yang bisa mengikuti pemilu tahun ini tercatat atau terdaftar di database Badan Administrasi Negara (BKN) terkunci.
“Makanya ada kekhawatiran akan terjadi tumpang tindih data baru yang masuk karena proses politik di daerah. Menurut kami ini rekor, tapi menurut kami (tidak ada data baru yang masuk) dan ) karena harus tercantum dalam database,” jelasnya.
Selain itu, perekrutan CASN kini jauh lebih ketat dan transparan dibandingkan sebelumnya. Hal ini sebagian disebabkan oleh dukungan teknologi yang membantu mengurangi penipuan dan menjadikan pilihan lebih transparan dan akuntabel.
“Misalnya di BKN, hasil tesnya live. Jadi, ketika putra-putrinya diuji di dalam, orang tuanya, keluarga, kerabatnya bisa langsung melihat hasil tes yang dilakukannya, untuk memastikan bahwa mereka benar. akurat, transparan dan benar sehingga tidak ada joki lain yang membantu. “Kami sedang memasang pengenalan wajah sekarang,” jelasnya.
Anas juga mengatakan banyak kerabat pejabat yang gagal dalam tes CASN. Seperti anak aktor pembawa acara BKN Haryom Dwi Putranta yang dua kali gagal seleksi CASN. Hal ini menunjukkan tidak ada lagi orang yang dapat dipercaya dalam pemilu CASN.
Sebagai tambahan informasi, usulan penundaan pemilu CASN disampaikan oleh Ketua Ombudsman, Mokhammad Najih. Hal ini mencerminkan banyak temuan pada saat diadakannya pemilukada di masa lalu, dimana terdapat beberapa oknum yang berebut jabatan. Ia tidak ingin momentum serentak itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang menjanjikan lolos pemilu CASN.
“Pertama-tama menunggu agar tidak menjadi komoditas para pelaku politik. Misalnya dengan berjanji, nanti yang mendukung saya menjadi ASN. Itu sangat mungkin dalam kampanye,” kata Najih dalam rapat koordinasi terkait pelaksanaan pemilu CASN 2024 di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, hari yang sama.
Pernyataan tersebut pun mendapat sinyal positif dari Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang. Menurut dia, usulan tersebut bisa saja dilaksanakan, namun perlu diketahui alasan usulan tersebut harus dijelaskan secara detail oleh Ombudsman. Pemungutan suara pada pilkada sendiri seharusnya dilakukan pada 27 November 2024.
“Kami setuju saja, kami setuju. Tapi ombudsman harus memberikan dasar untuk membuat rekomendasi yang detail. Itu yang paling penting,” kata Junimart yang ditemui hari yang sama di kantor Ombudsman RI.
Ia sendiri menilai usulan tersebut layak untuk dipertimbangkan. Yakni, Ombudsman mengusulkan penundaan pelaksanaan pemilu CASN berdasarkan pengetahuan di lapangan tentang pelaksanaan pemilu provinsi lalu. (shc/gambar)