Jakarta –
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Manperkraft) Sandiaga Uno merampungkan kebijakan moratorium pembangunan hotel dan menghentikan alih fungsi lahan pertanian menjadi komersial. Hal ini sebagai upaya menjaga kualitas pariwisata di banyak destinasi wisata Indonesia, termasuk kawasan Bali Selatan.
Kebijakan yang akan segera diselesaikan pemerintah dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya overcrowding, terutama di beberapa tempat di Indonesia, sehingga membuat situasi menjadi tidak aman dan nyaman, kata Sandiaga, Senin (2/9/2024), seperti dikutip Antara.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut juga berlaku pada fasilitas akomodasi bagi wisatawan yang kurang memiliki aspek keberlanjutan.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif belum merinci rancangan kebijakan tersebut karena sedang dalam pembahasan.
Meski demikian, dia memastikan rancangan kebijakan tersebut akan diselesaikan dalam beberapa hari ke depan dan akan dibahas dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo.
“Bersama Presiden, keputusan ini akan diambil sebagai langkah konkrit untuk menjamin pariwisata Indonesia berkualitas, sehingga dapat membuka peluang usaha dan lapangan kerja,” kata Sandiaga.
Sandiaga juga mengatakan, kebijakan tersebut diterapkan di destinasi wisata tertentu yang dinilai terlalu ramai dan menimbulkan kebosanan. Ia juga berencana meninjau titik-titik tertentu di wilayah Bali Selatan, seperti wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan (Sarabgita).
“Kita akan fokus ke Sarabgita, tapi tentu harus kita tingkatkan karena Bali Selatan tidak semua sama, mungkin Badung berbeda dengan Tabanan, nanti kita rumuskan,” tegasnya.
Sandiaga juga menjelaskan, kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan target kunjungan wisatawan mancanegara yang setiap tahunnya semakin meningkat dan akan mencapai 14 juta pada tahun 2024. Jika kebijakan tersebut diterapkan, maka akan dievaluasi setiap tiga hingga enam bulan sekali.
“Rem gas ini artinya kalau kita lihat guncangannya terlalu kuat, kita harus mengerem. Tapi kalau kita perlu memulai perekonomian, kita akan tutup,” ujarnya.
Berdasarkan data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), total jumlah hotel dan akomodasi yang diklasifikasikan di seluruh Indonesia mencapai 29.005 unit dan 747.066 kamar.
Jumlah perusahaan Airbnb atau akomodasi di Indonesia sudah menembus 61 ribu unit, dimana sekitar 34 ribu unit berada di Bali. Simak video “Masyarakat Sandiaga Jangan Panik Isu Megathrust” (Fam/Fam)