Jakarta –
Read More : Profil Eks PM Thailand yang Jadi Dewas Danantara, Pernah Dikudeta
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merespons rencana ribuan pengemudi ojek (ojol) dan kurir online di Jabodetabek yang menggelar aksi demo Kamis pekan depan. Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan, pihaknya meminta para pengurus memperhatikan aspirasi mitranya dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
“Kami meminta para pemohon memperhatikan aspirasi para mitra pengemudi tersebut dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” ujarnya saat dihubungi detikcom, Rabu (28/08/2024).
Adita mengaku Kementerian Perhubungan sudah mengetahui rencana para pengemudi ojek dan kurir untuk esok hari. Namun, dia mengatakan permintaan tarif antarbisnis yang disuarakan merupakan kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
“Kami mendapat informasi soal ini. Setelah dicermati, permintaan pengemudi itu terkait tarif pengiriman kargo yang menjadi domain Kominfo,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan pihaknya akan meloloskan aksi tersebut dengan damai. Aksi ini dilakukan untuk menyampaikan aspirasi para pengemudi ojek dan kurir yang merasa tertindas dengan kebijakan perusahaan dan pemerintah. Rencananya kegiatan ini akan diikuti 500-1.000 orang.
“Persatuan Nasional Pengangkut Online Roda Dua, Garda Indonesia, menghormati dan mendukung aksi unjuk rasa damai, sepanjang tidak menimbulkan gangguan terhadap jaminan sosial dan jaminan sosial, sebagai wujud solidaritas dan kesetaraan nasib para tukang ojek. yang semakin tertindas oleh perusahaan aplikasi, sedangkan pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan mitra perusahaan aplikasi yang ada, karena selama ini kami menganggap status hukum ojek online adalah ilegal
Massa menuntut adanya kejelasan status hukum bagi pengemudi ojol. Hal ini agar pihak perusahaan tidak sewenang-wenang terhadap ojol dan kurir sebagai mitranya. Aksi ini akan berlangsung di Istana Merdeka dan kantor Ojol.
“Dengan tidak adanya legalitas bagi pengemudi ojek, perusahaan aplikasi bisa bertindak sewenang-wenang tanpa ada solusi dari platform dan tanpa mendapat sanksi tegas dari Pemerintah. Hal inilah yang menyebabkan munculnya berbagai gerakan protes dari mitra,” ujarnya.
Simak Videonya: Pengemudi Ojol Demo di DPR, Tuntut Perjuangan Penurunan Biaya Platform
(mereka/negara)