Jakarta –
Read More : RI Raup Rp 33,73 T dari Pajak Ekonomi Digital, Ini Rinciannya
Perwakilan Indonesia mengusung usulan Selat Lombok sebagai Kawasan Laut Khusus (PSSA) di sela-sela sidang Dewan IMO ke-132 di kantor pusat IMO di London, Inggris. Promosi tersebut dilakukan saat sesi coffee break pada Selasa pagi waktu London (9/7).
“Kami berinisiatif untuk mensponsori coffee break bagi seluruh delegasi yang datang untuk mempromosikan proyek PSSA Selat Lombok,” kata Dirjen Perkapalan Kapten Antoni Arif Priadi, selaku ketua delegasi Indonesia pada KTT tersebut, dalam keterangan pers tertulis. . rilis pada hari Kamis. (7.10.2024).
Dalam kesempatan tersebut, Antoni menyampaikan kepada para delegasi yang hadir bahwa sebagai anggota Dewan IMO, Indonesia selalu berkomitmen untuk memperkuat peran IMO sebagai organisasi maritim global dan menjamin keselamatan dan keamanan pembangunan maritim berkelanjutan.
Antoni mengatakan, pemilihan Nusa Penida dan Gili Matra di Selat Lombok sebagai PSSA merupakan bagian dari upaya Indonesia menjaga lingkungan laut karena kawasan tersebut berada di Coral Triangle, pusat keanekaragaman hayati laut yang diakui dunia tempat kaleidoskop berada. kehidupan itu terjadi.
Oleh karena itu, kami berharap usulan Indonesia untuk menjadikan Laut Lombok sebagai PSSA dapat didukung untuk konservasi sumber daya alam di kawasan tersebut. Selain itu, juga merupakan pengakuan terhadap dua pentingnya kawasan, yaitu surga kekayaan keanekaragaman hayati dan basis identitas ekonomi dan budaya kawasan, namun rentan terhadap dampak peningkatan volume ekspor.
“Usulan tersebut akan disampaikan ke IMO pada MEPC ke-82 pada bulan September, sehingga kami berupaya mendapatkan dukungan dari negara-negara anggota yang hadir pada pertemuan ini,” ujarnya.
Selain mempromosikan usulan Selat Lombok sebagai PSSA, Antoni juga memaparkan perkembangan teknologi atau digitalisasi dalam mendukung sistem maritim Indonesia, antara lain pengembangan INDOSREP yang mendukung keamanan maritim, penerapan sistem pelayanan informasi pelabuhan Inaportnet di seluruh Indonesia, dan peluncuran Sertifikat Tanda Tangan Elektronik yang memfasilitasi pelaut di Indonesia.
Tak hanya itu, delegasi Indonesia berkesempatan bertemu dengan Sekretaris Jenderal IMO Arsenio Dominguez. Pertemuan dengan Sekjen IMO ini dilakukan untuk menyampaikan permohonan Amandemen Akses terhadap Konvensi IMO Tahun 2021 yang telah disetujui Indonesia melalui Keputusan Presiden No. Organisasi, 2021 (Amandemen Konvensi Organisasi Maritim Internasional, 2021)
“Penyajian instrumen penguatan ini menegaskan komitmen Indonesia terhadap reformasi Dewan, yaitu terciptanya Dewan IMO yang lebih informasi, representatif, dan akuntabel,” kata Antoni.
Menurut Antoni, reformasi Dewan IMO diperlukan untuk meningkatkan peran dan fungsinya dalam melindungi kepentingan negara anggota. Indonesia sebagai negara jalur pelayaran utama harus memperhatikan dan melindungi kepentingan pelaut Indonesia dan peran pelayaran dalam perekonomian global.
Oleh karena itu, Indonesia sebagai anggota Dewan IMO akan melanjutkan proses reformasi Dewan IMO secara transparan, inklusif, dan inovatif, pungkas Antoni.
Sebagai informasi, Indonesia melalui Kementerian Perhubungan cq. Direktur Jenderal Perkapalan menghadiri pertemuan Dewan IMO ke-132 yang digelar di kantor pusat IMO di London, Inggris, pada Senin (8/7) hingga Jumat (12/7).
Pertemuan Dewan IMO ke-132 dipimpin oleh Victor Jimenez Fernandez dari Spanyol dan fokus pada pembahasan Strategi IMO, perencanaan dan reformasi, pengelolaan sumber daya IMO, anggaran 2025-2026, koordinasi naskah sidang IMO, audit kepada para anggota. Program IMO (IMSAS) dan Laporan berbagai Komite IMO sebelumnya. Perwakilan Indonesia yang hadir dalam pertemuan tersebut mencakup banyak unsur antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), PT. Pertamina International Shipping (PIS) dan INSA. (kg)