Jakarta –
Pemerintah ingin menambah jumlah pusat untuk meningkatkan pendapatan negara dari pajak. Kementerian Perekonomian mengatakan median saat ini adalah 17,13% dari populasi.
Sekretaris Departemen Manajemen Ekonomi Susivijono Mogiarso mengatakan kelas menengah mempunyai kontribusi yang besar terhadap perekonomian. Mereka bisa meningkatkan penerimaan pajak.
Padahal kalau kelas menengah kita perbanyak, selain berkontribusi terhadap perekonomian dan berbagai insentif, kelas menengah juga bisa mendapat uang kan? Jadi pajaknya lebih baik, katanya di Departemen Perencanaan. Ekonomi, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024).
Susi mengatakan, pemerintah khawatir dengan menurunnya kelas menengah pada tahun 2023 hingga 2024. Oleh karena itu, pemerintah ingin mengembalikan saham, lapangan kerja, dan kontribusi terhadap perekonomian.
“Kalau kelas menengahnya bertambah, otomatis pajaknya naik, wajib pajaknya semakin besar. Jadi itu hanya satu, pajak,” jelasnya.
Bagaimana meningkatkan kelas menengah dengan memberikan insentif. Susi mencontohkan insentif di bidang perumahan, seperti peningkatan dukungan perumahan pada skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (DTP) 100% dari pemerintah agar fokus pada sektor perumahan. kelas menengah
Sementara itu, Menteri Pengelolaan Perekonomian Airlanga Hartarto menyoroti peran pemerintah pusat dalam mendongkrak perekonomian, terutama dalam hal perdagangan dan penciptaan lapangan kerja. Hal tersebut dinilai berperan dalam mencapai tujuan Indonesia Emas tahun 2045.
Oleh karena itu, kita perlu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan tinggi untuk melestarikan kelas menengah, karena hal ini akan mendorong kita untuk tumbuh dan mengurangi penuaan kelas, tutupnya.
Simak Videonya: Penerimaan Pajak RI Hingga Rp 1.000 T, Detailnya Disini…
(banyak/banyak)