Jakarta –
Read More : Selangor FC Geram Usai Faisal Halim Disiram Air Keras
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan selaku anggota Dewan Organisasi Maritim Internasional (IMO) turut serta dalam pertemuan Dewan IMO ke-132 yang berlangsung Senin (8/7) hingga Jumat pukul IMOnya. kantor pusatnya di London, Inggris. 12/7).
Pertemuan Dewan IMO ke-132 dipimpin oleh Victor Jimenez Fernandez dari Spanyol dan fokus pada Agenda Strategis IMO, Perencanaan dan Reformasi, Manajemen Sumber Daya IMO, 2025-2026. anggaran, konsolidasi teks konvensi IMO dan sistem audit negara-negara anggota IMO. (IMAS). ) dan laporan beberapa rapat komite IMO sebelumnya.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kapten Antoni Arif Priadi selaku Ketua Delegasi Indonesia (HOD) mengumumkan bahwa Indonesia ikut mensponsori tiga (3) dokumen pada pertemuan ini, termasuk dokumen C132/15 “Perlindungan Komoditas Esensial” . Jalur pelayaran, pengembangan mekanisme kerja sama di Selat Malaka dan Singapura.
Antoni menjelaskan, Indonesia bersama Malaysia dan Singapura menjadi salah satu sponsor dokumen ini. pada tahun 2023 Singapura akan menjadi tuan rumah pertemuan CF 14, TTEG 46 dan PCC 14, yang diikuti pada tahun 2024. 30 Januari pada tahun 2024 Indonesia akan menjadi tuan rumah dan pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada tahun 2024. 21-25 Oktober di Bali. Indonesia saat ini berada pada tahun 2022-2024. Ketua Sekretariat Dana Aid to Shipping Fund (ANF) dan laporannya juga disertakan dalam dokumen ini.
Selain itu, Indonesia juga menjadi salah satu co-sponsor dokumen C132/16 (d)/1 “Hubungan Eksternal, IMO Awards, Meningkatkan Pengakuan Perempuan yang Berkontribusi pada Kerja Organisasi”. Dokumen ini melaporkan pada tahun 2023 Nominasi International Maritime Prize dan IMO Awards untuk Outstanding Courage at Sea 2024, serta 2024 bonus dan urutan penghargaan tahun ini.
Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia mendukung usulan Tiongkok untuk merevisi Surat Edaran Dewan IMO mengenai International Maritime Prize (IMP) yang disampaikan pada sesi ini untuk memperkuat komitmen dan pengakuan terhadap peran perempuan dalam agenda gender di sektor maritim. .
Selain itu, Indonesia juga menjadi co-sponsor dokumen C132/21/3, termasuk agenda tambahan jika diperlukan. (d) Pemeriksaan terhadap pengakuan, peringatan, dan penetapan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sebagai hari libur resmi IMO.
Antoni mengungkapkan, selain berpartisipasi dalam pembicaraan tersebut, Indonesia juga akan melaksanakan beberapa agenda tersebut di sela-sela pertemuan, termasuk pertemuan tahun 2021. Menyimpan instrumen ratifikasi amandemen Konvensi IMO dan mempromosikan usulan amandemen. Lombok Strait Sensitive Sea Area (PSSA) menjadi sponsor Coffee Break.
“Kami juga sudah mengajukan usulan nama 2025. Penerima IMO Gender Equality Awards yaitu Dr. Chandra Motik Yusuf Djemat dan Carmelita Hartoto,” kata Antoni.
Pertemuan bilateral dengan Tiongkok dan Uni Emirat Arab
Di sela-sela sidang Dewan IMO ke-132, Indonesia berkesempatan melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara, seperti pertemuan bilateral dengan Uni Emirat Arab (UEA) dan Tiongkok untuk membahas kerja sama di bidang pelayaran, negara bendera dan negara pelabuhan Implementasinya berlangsung pada Selasa (8 Juli) 12 pukul
Menurut Antoni, pertemuan bilateral ini dilakukan setelah mendapat data bahwa pada tahun 2024 Mungkin. 1.192 pelaut Indonesia bekerja di kapal Tiongkok. Selain itu, berdasarkan ringkasan Perjanjian Kerja Sama Maritim Indonesia-China, saat ini kedua negara juga telah menandatangani perjanjian, khususnya nota kesepahaman tentang pengakuan sertifikat pelaut berdasarkan Peraturan I/10 Konvensi JRC.
Namun, lanjut Antoni, MoU yang ada hanya merupakan pengakuan satu arah dimana Indonesia mengakui sertifikat pelaut Tiongkok, bukan sebaliknya.
Untuk itu kami mengusulkan untuk memperbaiki atau mengubah ketentuan Nota Kesepahaman tentang saling pengakuan sertifikat pelaut kedua negara, tentunya dengan tetap menghormati kedaulatan dan tata kelola bersama, jelas Antoni.
Antoni menambahkan, Direktorat Jenderal Transportasi Maritim Tiongkok dan Administrasi Keselamatan Maritim (MSA) saat ini sedang bekerja sama dalam nota kesepahaman mengenai implementasi negara pelabuhan dan negara bendera.
“MoU ini dapat mengembangkan dan memperkuat kerja sama bilateral kedua negara dengan menerapkan prinsip-prinsip yang bermanfaat. Oleh karena itu, kami berharap MoU ini segera ditandatangani,” ujarnya. (Bangkit / Bangkit)