Jakarta –
Menteri Investasi dan Transfer Stream/BKPM Rosslani mengatakan bahwa selama lima tahun ke depan Indonesia, 13.032 triliun investasi di Indonesia Need. Jumlah ini berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas) untuk berkontribusi pada tujuan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 8%.
“Tujuan Bapena selama 5 tahun ke depan adalah untuk mencapai total pertumbuhan 8% dalam 5 tahun ke depan,” kata Rosan Investment and Down Stream/BKPM dan Kementerian Jakarta Selatan pada konferensi pers. Jumat (31.01.11/2025).
Tahun ini pemerintah berupaya menginvestasikan 5,3%dari pertumbuhan ekonomi. Di bawah ini adalah rincian tujuan investasi, serta tujuan pertumbuhan ekonomi tahun 2029:
Tujuan Lapangan 2029 Rupee 3414 Triliun Pertumbuhan Keuangan 8%
Menurut Rosan, jumlah ini lebih dari 5 tahun terakhir atau 10 tahun yang lalu. Dalam 10 tahun terakhir, investasi telah terdaftar dalam jumlah 9 ribu triliun rupee, dan selama 5 tahun terakhir telah menjadi 6 ribu triliun.
Rosan memperkirakan bahwa tujuannya sangat realistis, berdasarkan perhitungan timnya di Kementerian Investasi dan di bawah/BKPM. Asia Tenggara mungkin akan menjadi investasi asing, yang, seperti yang mereka katakan, sangat besar.
“Pertanyaannya adalah bahwa kami percaya bahwa tujuan ini akan dicapai di Kementerian Investasi dan di bawahnya, karena pada tahun 2023, investasi asing langsung di Asia Tenggara berjumlah 230 miliar dolar AS pada tahun 2023.
Tetapi investasi yang diperkenalkan ke Indonesia hanya 14-15% dari jumlah ini. Kontribusi Indonesia terhadap ekonomi di wilayah Asia Tenggara mencapai 40%. Oleh karena itu, Rozon memperkirakan bahwa di Indonesia ada banyak ruang untuk menggunakan kemampuan ini di Indonesia.
Rozon menekankan pentingnya konfirmasi hukum saat melakukan investasi. Mantan ketua Kadin, masalah dengan konfirmasi hukum adalah salah satu pekerjaan rumah.
“Kami bersaing dengan negara -negara tetangga. Mereka terus mereformasi politik dan aturan, dan kita harus sempurna dalam konteks investasi dan menciptakan lapangan kerja. ”
Dalam hal ini, dia mengatakan bahwa dia berbicara dengan 18 kementerian, bahwa mereka akan menangani investasi lisensi, dengan demikian melakukan biaya izin. Menurutnya, transaksi hanya 10-20 hari, tetapi Kementerian Resolusi selama beberapa bulan atau bahkan setahun.
“Tapi sekarang kenyataan bisa 1-5 bulan, sekitar 1 tahun. Ini memberi investor ketidakpastian. Mereka mengeluh tentang kita. Jika demikian, jika ada kesepakatan, kami tidak akan membiarkan kami memberi kami 10 hari untuk memberi kami 10 hari. “(ACD/ACD)