Jakarta –
Read More : Sri Mulyani Potong Dana Transfer ke Daerah, Mayoritas Jadi Cuma Setengah
Indonesia akan menerima dana pinjaman tambahan dari Bank Dunia atau Bank Dunia untuk implementasi program perencanaan spasial, terutama Manajemen Pedesaan Terpadu dan Program Perencanaan Khusus (ILAS PP). Untuk mengelola program, RI sebelumnya telah menerima pinjaman lunak $ 653 juta atau sekitar 10,97 triliun rp (nilai tukar 16.800 rp).
Nusron Wahid, Kepala Agrad dan Menteri Perencanaan Tata Ruang/Badan Tanah Nasional (ATR/BPN), mengatakan Milas PP adalah program kerja sama yang mencakup tiga lembaga, termasuk Kementerian ATR/BPN, Kementerian Internal, dan Badan Informasi Georgia (BGI). Dukungan pinjaman Bank Dunia ditandatangani dengan 5 tahun kerja.
“Seluruh pinjaman adalah $ 653 juta, dengan 3 menteri dan menambahkan Bank Dunia tahun depan, karena ada 2 menteri, terutama Kementerian Kehutanan dan Kementerian Transmigrasi,” Nusron mengatakan kepada Nusron Buruh Pertemuan (RAK) dengan Komite II, Senayanis, Jakarta (4/21/2025).
Tapi Nusron tidak menyebutkan berapa banyak utang. Dia menjelaskan bahwa pendanaan ini digunakan untuk mempercepat banyak program, termasuk mempercepat perencanaan spasial yang merespons perubahan iklim, terutama untuk mempercepat Program Perencanaan Spasial (RDTR).
“Ini ditujukan pada tahun 2028, ia perlu mencapai 2.000 RDTR di semua Indonesia. Untuk memfasilitasi layanan iklim investasi,” katanya.
Maka yang berikutnya adalah penguatan hak tanah dan manajemen lanskap. Salah satu programnya adalah sosialisasi dan pendaftaran tanah biasa. Selain itu, mempercepat seluruh Program Registrasi Tanah Sistematik (PTSL), serta mengukur batas -batas area hutan, area transfer dan area penggunaan lainnya (APL), akan diukur, sehingga tidak akan diputar nanti.
Berikutnya adalah Program Perbatasan Desa. Nusron menjelaskan bahwa program perbatasan desa dilakukan oleh Kementerian Internal (Kemendagri). Lalu ada juga sistem informasi tanah dan evaluasi yang dilakukan oleh ATR/BPN.
Selain itu, ada program peta dasar besar untuk operasi iklim atau “kebijakan kartu dengan” implementasi tinggi. Nusron mengatakan bahwa pada tahun 2024, sebuah kebijakan kartu yang luar biasa -yang luar biasa selesai, terutama 1: 5 ribu di wilayah Sulawes. Direncanakan tahun ini akan berkembang di Kalimantan dan Jawa, pada tahun 2026 di wilayah Sumatra dan Nusa Tenggara, kemudian memasuki 2027 Maluku dan Papua.
“Jika ada kartu besar, itu adalah untuk memfasilitasi integrasi pemerintah kabupaten dan kota untuk menyusun RDTR. Karena biaya dan biaya RDTR, 1 RDTR biasanya antara 3-5 miliar RP, komponen terbesar adalah membuat kartu 1: 5 ribu. Karena RDTR tidak terlihat.
Kemudian yang kelima adalah manajemen proyek dan peningkatan kapasitas. Nusron mengatakan bahwa mulai 14 April 2025 hingga hari ini, program ini mulai berlangsung dengan Bank Dunia. Kemarin, hanya ada beberapa hambatan, terutama proses anggaran anggaran negara.
Untuk informasi lebih lanjut, Nusron juga membahas pinjaman Bank Dunia. Dia menerima kementerian, menerima $ 353 juta dalam dana pinjaman atau setara dengan 5,7 triliun rp.
Nusron mengatakan alat -alat itu akan dialokasikan untuk persiapan rencana terperinci dan spasial (RDTR) untuk memetakan tanah, terutama untuk pemetaan tanah yang tidak lagi.
“Kami adalah $ 353 juta. Ini adalah yang pertama (dana) yang menyiapkan RDTR. Kemudian yang kedua adalah untuk kartu kadaster. Terutama dibayar untuk pemetaan tanah,” kata Nusron ketika ia bertemu Jakarta Tengah (1/8) (1/8) (1/8).
Dia juga menjelaskan bahwa anggaran digunakan untuk daerah hutan dan perbatasan. Selain itu, Nusron mengutip pemetaan dan pendaftaran tanah biasa.
“Perbatasan dengan perpindahan sehingga tidak memantul pada imigrasi. Kemudian mendaftar dan mendaftarkan rata -rata lahan biasa sehingga tidak ada masalah. Kemudian sistem informasi darat adalah. Itu saja,” tambah Nusron. (ACD/ACD)