Jakarta –
Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana merombak Kementerian Keuangan di tahun pertamanya menjabat. Kabarnya ada Kementerian Pendapatan.
Hal tersebut diungkapkan Burhanuddin Abdullah, Ketua Dewan Pertimbangan dan Dewan Veteran, Kelompok Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raqa.
Oleh karena itu, jelas ada Menteri Pendapatan Negara yang membidangi pajak dan bea dan cukai. Artinya gabungan antara Direktur Jenderal Departemen Pendapatan (DJP) dan Direktur Jenderal Bea Cukai (DJBC).
“Harus ada perubahan institusional. Yang pertama adalah perubahan pada lembaga pendapatan negara. Mudah-mudahan ada Menteri Pendapatan Negara yang mengurus pajak, cukai, dan PNBP itu saja, terpisah dari Kementerian Keuangan,” ujarnya kepada UOB Economics Vision 2025, Rabu (25/9/2024).
Reorganisasi tersebut bertujuan untuk mengimplementasikan rencana strategis Prabowo. Karena menurut pendapatnya Politik tidak selalu bisa diandalkan. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan implementasi melalui perubahan organisasi.
“Oleh karena itu, kemauan politik tidak mungkin dilakukan. Harus ada kemampuan untuk melaksanakan kemauan itu. Oleh karena itu diperlukan perubahan kelembagaan,” ujarnya.
Selain itu, menurutnya, juga harus ada perubahan pada Kementerian BUMN. Katanya, nilai BUMN Indonesia sudah mencapai USD 1 triliun. Namun kontribusinya terhadap negara perlu ditingkatkan.
Burhanuddin mengatakan, pergantian kementerian/departemen pemerintahan Prabowo akan dimulai pada Januari 2025.
“Harus ada perubahan kelembagaan. perubahan bisnis perubahan budaya Perubahan manajemen Jadi kemungkinan besar itu akan kita lakukan mulai Januari 2025,” tutupnya.
Simak videonya: Thomas Givandono selaku Wakil Menteri Keuangan II akan ikut serta dalam penyusunan RAPBN 2025.
(Ada/rd)