Jakarta –
Menteri Pertanian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menghadiri rapat kerja bersama dengan Pengurus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) I hari ini. Dalam kesempatan tersebut, AHY menyebut akan membahas dua persoalan terkait pertanahan.
AHY mengatakan pertemuan ini merupakan pertemuan pertamanya sebagai Menteri ATR/BPN. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan pembahasan mengenai pemantauan pelaksanaan program reforma agraria dan penyelesaian konflik pertanahan di daerah.
“Sebagaimana kami terima dalam undangan Nomor 289 tanggal 12 Juni 2024, permasalahan yang kami bahas adalah pengawasan pelaksanaan program land reform dan penyelesaian konflik pertanahan di daerah,” kata AHY di gedung DPD RI Senayan, Jakarta, Selasa. (2 Juli 2024) .
Lebih lanjut, AHY menjelaskan program land reform terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu pengelolaan aset dan pengelolaan akses. Pengelolaan aset fokus pada dua kegiatan yaitu legalisasi aset dan redistribusi tanah. Masing-masing proyek akan mencakup lahan seluas 4,5 juta hektar.
“RPJMN 2014-2019 dan 2020-2024 telah menetapkan program reforma agraria seluas 9 juta hektar. Dalam sepuluh tahun terakhir, total land reform mencapai 12,5 juta hektar atau 138 persen.”
Ia kemudian bercerita tentang prestasinya dan para karyawannya. Misalnya, 114,5 juta properti terdaftar dalam Daftar Tanah Sistematis Penuh (PTSL) dan bahkan 92,1 juta properti telah memiliki sertifikat. Untuk mendukung program tersebut, pihaknya juga telah mengkonversi 209 kantor pertanahan menjadi adopsi sertifikat elektronik.
Selain itu, pihaknya berhasil mendeklarasikan 104 kota kabupaten secara penuh. Langkah ini diambil untuk menerapkan pengelolaan lahan yang modern dan berkualitas. Meski digitalisasi terus berjalan, pihaknya tetap konsisten menjaganya dan memastikan sistem yang dijalankan Pusdatin ATR/BPN tetap kuat.
“Kami memahami bahwa layanan digital memiliki risiko. Oleh karena itu, kami memastikan sistem yang diterapkan Pusdatin ATR/BPN memperkuat sistem keamanannya. Ini cara kita bisa meringankannya,” jelasnya.
Selain itu, AHY menambahkan, perjanjian akses tersebut dilaksanakan dengan memberikan akses permodalan untuk pengembangan ekonomi masyarakat senilai hingga Rp6,295 triliun. Pemerintah mendampingi dan mendukung 364.397 kepala keluarga sesuai potensi masing-masing kelompok sosial. Sektor-sektor tersebut meliputi pertanian, perkebunan, perikanan dan usaha kecil dan menengah. (rd/rir)