Jakarta –
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana merevisi Undang-Undang (UU) Pilkada. Namun persetujuan revisi undang-undang tersebut masih menunggu rapat wilayah DPR RI.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jenderal Shinta Widjaja Kamdani mengatakan pengusaha selalu mendukung demokrasi dan berusaha menghormati proses politik di Indonesia. Namun, dia mengatakan kebijakan tersebut akan mempengaruhi kepastian usaha dan cara mereka menjual uang.
“Bagi pengusaha dan investor di dalam dan luar negeri, sistem hukum negara penting sebagai landasan menjamin keamanan dan memprediksi iklim usaha/keuangan,” kata Shinta kepada detikcom, Kamis (22/08/2024).
Untuk itu, Shinta berharap pro kontra revisi UU Pilkada bisa diselesaikan dengan baik. Selain itu, kami berharap pemberian ide oleh berbagai kelompok dapat dilakukan secara tertib sehingga tidak mengganggu proses bisnis.
“Kami berharap ada keputusan yang baik dan cepat serta penyampaian pendapat harus dilakukan secara tertib dan tertib tanpa terjadi kekacauan/kerusuhan sehingga tidak mengganggu lingkungan usaha yang dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian,” ujarnya. . dia menjelaskan. (masing-masing/kilogram)