Jakarta –
Read More : Viral Bule Ngamen di Pasar Wisata Ubud, Satpol PP Turun Tangan
Permukiman kumuh ditengarai menjadi salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS mencatat 32 juta dari 75 juta rumah tangga di Indonesia hidup di perumahan yang tidak layak huni.
Pendapat tersebut diungkapkan oleh Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Panangian Simanungkalit. Katanya, hal ini sejalan dengan program 3 juta rumah yang dicanangkan presiden terpilih, wakil presiden Prabowo Subianto, dan Gibran Rakabuming Raka.
“Permukiman kumuh merupakan sumber tumbuhnya permukiman kumuh sehingga perlu dibenahi dan direnovasi (dengan program 3 juta rumah),” kata Panangian, Jumat (21 Juni 2024) di Cilandak, Jakarta Selatan.
Panangiyan mengatakan, program tersebut tidak hanya fokus pada pembangunan gedung, tapi juga perbaikan perumahan. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan jumlah unit rumah terjangkau. Namun, jumlah pasti apartemen yang akan diperbaiki belum ditentukan.
Di sisi lain, pemerintahan mendatang juga sedang membicarakan pembentukan kementerian perumahan. Di masa lalu, permasalahan perumahan dipadukan dengan pembangunan infrastruktur di bawah SIA.
“Pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi salah satu tujuan revisi undang-undang terkait kementerian ini. Ada tugas tambahan, dan semua orang mengatakan banyak hal yang tidak bisa dikoordinasikan selama 10 tahun terakhir. tidak memperhatikan, dan PU terlalu banyak bekerja, terutama IKN,” jelasnya.
Oleh karena itu, Panangian menyarankan agar lulusan baru (newgraduate) mengawasi renovasi rumah tersebut. Teknisi ini kemudian akan dikoordinasikan di bawah kementerian baru.
“Kebersihan, tinggi rumah, luas ruangan per orang akan diperhatikan dan distandarisasi. Mereka (lulusan baru) akan diawasi oleh kementerian baru. Akhir-akhir ini sulit mencari pekerjaan, makanya pemerintah memberi isyarat. bahwa ‘mereka punya pengalaman dalam mengelola permukiman kumuh.’ (shc/kil)