Jakarta –
Menteri Perdagangan (Pos) Budi Santoso akan meminta waktu untuk bertemu dengan subytho subytho subytho subytho subytho sub aytoro subytho subytho subytho subytho sub aytoro sub aitoto subioo untuk menjelaskan isi Menteri Perdagangan No. 8/2024 tentang kebijakan dan perintah impor (permendag).
Jika Prabino tidak baik untuk Indonesia, ini naik ke arah mencabut peraturan.
“Sebelumnya Presiden mengatakan saya pertama kali melaporkan. Jadi saya pertama kali melaporkan, saya mengumumkan Perendag 8.” Mendag mengatakan ketika Anda bertemu dengan ekonomi Sarasehan bahwa pada hari Selasa (8/4/2025) dengan presiden Indonesia Jakarta, presiden Indonesia Jakarta.
Menteri perdagangan mengatakan laporan itu terkait dengan jumlah kuota impor yang akan terbuka seluas mungkin, yang akan berdampak pada produk rumah tangga.
Setelah menjelaskan apa itu peridogan, ia akan mencari instruksi dari presiden untuk jumlah uang yang diizinkan untuk diimpor.
“Jadi nanti kita akan meminta arah selanjutnya, aku ingin meminta arah selanjutnya,” kata Buddy.
Untuk informasi, pada seminar ekonomi Enalara Mandiri Prabowo, No. 8 diperlukan pada kebijakan dan peraturan impor, bahkan jika peraturan tidak baik untuk Indonesia.
Pernyataan itu menjawab pertanyaan dari presiden partai yang lebih ringan yang mengatakan Iqbal mengatakan permanen 8 adalah pelakunya untuk banyak PHK di Indonesia.
“Pak Iqbal, saya pikir saran Anda sangat bagus. Sekarang saya bertanya, nomor 8 adalah masalahnya.
Priyabowo juga meminta Sekretaris Negara (Mensstrame) Pracetio Hadis untuk mempercepat proses penarikan pembayaran segera. Bahkan jika perlu, ini adalah tindak lanjut setelah ia kembali ke layanan diplomatik nanti.
Dia berkata: “Cobalah sekarang. Saya mengenakannya jika perlu. Tapi, tidak, saya akan ke luar negeri. Saya akan kembali nanti.”
Untuk mendapatkan informasi, pemerintah merevisi Menteri Peraturan Perdagangan (Perendag) No. 8 untuk merevisi kebijakan dan pengaturan impor yang dimulai pada tahun 2024. Menteri Perdagangan Budi Santoso memiliki aturan yang diubah utama terkait dengan tekstil dan tekstil (TPT).
Budi mengatakan amandemen peraturan masih sedang dibahas antara kementerian/organisasi. Karena revisi aturan memerlukan persetujuan semua K/L yang relevan.
“Jadi, mudah bagi kami untuk menyelesaikan (merevisi) dengan cepat dan kami mudah dibahas. Jadi kami bersyukur bahwa itu sebenarnya setelah proses,” ia bertemu di Kementerian Perdagangan (2/025).
Disebutkan bahwa amandemen aturan yang memprioritaskan pakaian jadi yang diimpor. Kemudian, departemen secara bertahap akan mengencang.
Dia menjelaskan: “Ya, pertama -tama, kami akan menyelesaikan tip, kan? Sebenarnya, ini tentang pakaian jadi, pakaian khusus.”
(HNS/HS)