Jakarta –
Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan berencana menambah jumlah kementerian dari saat ini 34 menjadi 40. Apakah penambahan kementerian akan berdampak pada pembangunan Indonesia?
Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS) Anthony Leong menyambut baik pembicaraan penambahan kementerian dari 34 menjadi 40. Ia sepakat menambah jumlah kementerian asli berdasarkan tiga hal penting: rekonsiliasi, akselerasi, dan profesionalisme.
“Rekonsiliasi diperlukan untuk tidak menghentikan pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, seluruh elemen harus bersatu dalam Kabinet Kerja pemerintahan masa depan,” kata Anthony, Selasa (14/5/2024).
Selain itu, perluasan kementerian jika tujuannya untuk mempercepat percepatan penyelesaian tugas di Indonesia tentu harus diterima Anthony.
Anthony menegaskan, penggabungan kementerian harus mempercepat kinerja kementerian demi pembangunan negara. Hal ini juga memudahkan terwujudnya visi dan misi pasangan Prabowo-Gibran.
Terakhir, kabinet dan kementerian harus diisi oleh para profesional di bidangnya. Hal ini agar kinerja kementerian berjalan lancar.
“Orang yang tepat harus berada di tempat yang tepat agar bisa segera bekerja menyelesaikan tugas-tugas timnas yang belum selesai ini agar performanya meningkat, bukan sebaliknya,” kata Anthony.
Hal ini mengkhawatirkan karena Indonesia merupakan negara besar yang memerlukan banyak perbaikan dalam pelayanannya kepada masyarakat.
“Untuk itu Kementerian perlu meningkatkan pelayanan publik, karena Indonesia mempunyai tujuan dan tantangan yang besar untuk dicapai,” tegas Anthony (fdl/fdl).