Jakarta –
Presiden baru Prabowo Subianto yang mulai menjabat pada 20 Oktober 2024 mengumumkan akan banyak pembentukan kementerian baru. Dua di antaranya adalah Departemen Pendapatan dan Departemen Perumahan.
Departemen Pendapatan akan memisahkan fungsi bea cukai dan pajak dari Kementerian Keuangan. Pasalnya, Kementerian Perumahan Rakyat merupakan bagian dari Kementerian PUPR.
Wacana dua kementerian baru disuarakan CEO Arsari Group sekaligus adik laki-laki Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo. Khusus Kementerian Pajak, rencana pembentukannya sudah masuk dalam program kerja Asta Cita Prabowo, ujarnya.
Hashim mengatakan, dalam program kerjanya, Prabowo mempunyai target besar untuk mencapai 23% bagi hasil negara terhadap produk domestik bruto (PDB). Oleh karena itu, dibentuklah kementerian baru yang membidangi pengelolaan pendapatan nasional.
“Ada Asta Cita yang ke 8, Badan Pajak Nasional. Ini Badan Pajak Nasional,” kata Hashim saat berdiskusi ekonomi dengan pengusaha senior internasional di Jakarta, Senin (10 Juli 2024).
Bahkan, ada nama yang saat ini dilantik menjadi Komisioner Pelayanan Pajak Nasional. Hashim berkata, “Pendeta sudah ada di sini.”
Hashim juga mengungkapkan, Prabowo Subianto berencana membentuk Kementerian Perumahan Rakyat yang terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Sebagai Ketua Satgas Perumahan Presiden terpilih Prabowo, ia mengatakan rencana pemisahan tersebut dirancang untuk lebih fokus pada program pembangunan perumahan. Oleh karena itu, Kementerian Perumahan Rakyat akan tetap independen seperti sebelum merger dengan PUPR.
“Pak Prabowo sepakat membentuk Kementerian Perumahan Rakyat seperti sebelumnya,” kata Hashim di APEC BAC Indonesia. Jelang APEC BAC Indonesia: Hutan Kota Plataran, GBK, Senayan dan Optimisme Dunia Usaha dalam Menyambut, Kemitraan Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Sabtu (31/8) / 8 Agustus 2024).
Langkah pembentukan kementerian perumahan ini sejalan dengan rencana Prabowo dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka yang akan meluncurkan program perumahan 3 juta yang terdiri dari 1 juta KK, 2 juta KK, dan 3T perdesaan. Di daerah perkotaan.
“Kami akan membangun 2 juta rumah setahun di daerah pedesaan. Pembangunannya akan diberikan kepada koperasi UMKM dan BÜMD. Kontraktor perusahaan besar tidak akan bisa masuk ke daerah tersebut!” dia menekankan.
Simak Videonya: Basuki Soal Pemisahan Kementerian Perumahan Rakyat dan PUPR: Bagus Menurut Saya
(benda/lusin)