Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi sebesar 6,5% pada tahun 2025. Dia mengumumkan keputusan ini setelah pertemuan dengan para pemimpin buruh. Prabowo menjelaskan, UMP awalnya diusulkan naik sebesar 6%. Namun usulan tersebut akhirnya diubah setelah Prabowo bertemu dengan para pemimpin buruh.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Tenaga Kerja Yassierli mengatakan belum ada keputusan yang diambil secara langsung akibat pertemuan dengan para pekerja tersebut. Ia menegaskan, keputusan tersebut diambil oleh Prabowo sendiri.
“Tidak juga (karena bertemu dengan pimpinan buruh). Itu maksud kebijakannya,” kata Yasirli di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
Yassierli pun menolak kemungkinan adanya resistensi buruh hingga UMP menetapkan kenaikan sebesar 6,5%. Menurut dia, jumlah tersebut dipertimbangkan secara matang oleh sejumlah catatan melalui berbagai catatan.
“Tidak (para buruh sudah membantah). Oleh karena itu, dia mendengar informasi dari banyak hal lalu mengambil kebijakan seperti itu,” ujarnya.
Apalagi, kata dia, jumlah itu berbeda dengan yang ditawarkan buruh. Sebelumnya, organisasi buruh mengusulkan kenaikan upah minimum menjadi 10%.
Selanjutnya, setelah UMP diumumkan, pihaknya akan menerbitkan Peraturan Ketenagakerjaan (Permenaker) pada tahun 2025 yang akan membahas lebih detail mengenai pengupahan, serta dasar hukum penetapan kenaikan upah.
Tahap selanjutnya, kata beliau (Prabovo), detailnya dengan Permenaker. Kita dorong. Saya harap, saya tidak bisa menjanjikan apa-apa, mungkin Rabu (pekan depan) Permenaker sudah kita rilis, kata dia.
Sebagai informasi, dalam pidato pengumuman kenaikan UMP, Prabowo menyebut awalnya pemerintah mengusulkan kenaikan gaji sebesar 6%. Namun akhirnya setelah pertemuan dengan pimpinan buruh ditetapkan sebesar 6,5 persen.
“Menteri Ketenagakerjaan telah mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%, namun setelah berdiskusi dan bertemu dengan para pemimpin buruh, kami memutuskan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5%,” kata Prabowo dalam keterangan resmi di Kantor Kementerian Tenaga Kerja. Presiden. Jakarta Pusat Jumat (29 November 2024).
Hal itu disampaikan Prabowo seusai rapat terbatas bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Vijaya, Menteri Personalia Yassierli, Menteri Koordinator Perekonomian Airlang Hartart, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (shc/fdl)