Jakarta –
Dampak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) ditengarai akan memberikan pukulan telak bagi masyarakat kelas menengah dan miskin. Menurut studi Center for Economic and Legal Studies (Celios), kenaikan pajak pertambahan nilai mungkin meningkatkan belanja pemerintah, namun peningkatan pendapatan dinilai kecil.
Dari simulasi Celios yang disebutkan pada Rabu (25/12/2024), kenaikan pajak pertambahan nilai hingga 12 persen akan menambah biaya tambahan hingga Rp 354.293 per bulan untuk kelas menengah. Jika diakumulasikan dalam setahun, jumlahnya bisa mencapai Rp 4,2 juta per tahun. Sementara itu, keluarga miskin akan mengeluarkan biaya hingga Rp101.880 per bulan atau $1,2 juta per tahun.
Peningkatan belanja ini dinilai tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan upah dan penyediaan kesempatan kerja. Bayangkan saja, pada tahun 2023 rata-rata kenaikan gaji di Indonesia hanya sebesar 2,8% atau setara Rp 89.391 per bulan.
Belum lagi peningkatan jumlah pengangguran akibat PHK pada tahun 2023 yang mencapai 11,7%. Sejak November 2024 saja, sudah ada 64.751 orang yang dipecat.
“Meningkatnya biaya dibandingkan pertumbuhan pendapatan upah bulanan membuat masyarakat gerah,” kata Selios dalam laporannya, Rabu (25/12/2024). .
Kenaikan pajak pertambahan nilai diperkirakan juga berdampak signifikan terhadap inflasi. Hal ini mencerminkan pengalaman tahun 2022, ketika pemerintah menaikkan inflasi menjadi 3,47% (disetahunkan) dari 10% menjadi 11% pada bulan April.
Inflasi naik menjadi 3,55%, 4,35% dan 4,94% (YoY) masing-masing pada bulan Mei, Juni dan Juli.
“Inflasi telah mengurangi konsumsi rumah tangga, khususnya di kelas menengah ke bawah,” kata Selios dalam laporannya.
Mehd Zekyul Fikri dari Pusat Penelitian Ekonomi dan Hukum (Selios) Direktorat Hukum juga mengatakan pemerintah harus mempertimbangkan kembali pajak pertambahan nilai. Salah satu jalan pintasnya adalah promosi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang amanat kenaikan PPN dalam UU SES yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
Namun, ia menilai keterlibatan Perpu dalam politik pengawasan Indonesia selama 10 tahun terakhir bukanlah hal yang aneh.
“Pada masa pemerintahan presiden sebelumnya, ada 8 jenis izin yang diterbitkan dengan berbagai alasan mendesak,” kata Zakil dalam laporan itu.
Tonton videonya: PPN akan naik menjadi 12%, yang akan membuat Anda khawatir
(halaman/rd)