Jakarta-
Presiden Joko Widodo menyerukan percepatan dan penyederhanaan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani. Langkah tersebut dilakukan dengan meningkatkan volume subsidi dan memudahkan pembelian kembali pupuk.
Saat berkonsultasi dengan Tani, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menjelaskan, pemerintah telah meningkatkan volume pupuk bersubsidi untuk membantu petani. Tahun ini, volume pupuk bersubsidi meningkat dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.
Pak Jokowi juga mendorong atau memutuskan perubahan volume pupuk bersubsidi. Kenaikan pupuk bersubsidi dari 4,7 menjadi 9,55 juta ton, kata Rahmad di Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (28/9/2024). ).
Menurut Rahmad, sebelumnya besaran subsidi disesuaikan dengan anggaran. Volume pupuk bersubsidi kini telah ditentukan. Tanpa tambahan volume ini, jelasnya, petani tidak lagi bisa mendapatkan pupuk bersubsidi.
“Misalnya tidak dinaikkan menjadi 9,55 juta ton. Hari ini bapak dan ibu, kita tidak lagi menerima pupuk bersubsidi,” ujarnya.
Rahmad dalam kesempatan itu sempat menyampaikan bahwa pemerintah memfasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi. Salah satu cara untuk menebus pupuk bersubsidi adalah dengan cukup membawa KTP.
“Pak Jokowi ingin semuanya lebih sederhana. Itu yang diterjemahkan Mentan, tidak masalah, tidak harus pakai kartu, susah. Cukup pakai KTP saja, Anda berhak datang,” Rahmad . dikatakan.
Rahmad menjelaskan, digitalisasi juga diterapkan untuk penyaluran pupuk bersubsidi ini. Sistem digital ini telah diterapkan di 27 ribu kios di Indonesia.
“Nah, waktu Pak Menteri bilang begitu, Pupuk Indonesia mengira kalau pakai KTP, maka semuanya diperiksa secara manual, di atas kertas, wah, repot sekali. Jadi Pupuk Indonesia menerapkan digitalisasi yang disebut i-Pubers, 27000 kios di seluruh Indonesia kita terapkan sistem ini,” jelasnya.
“Dengan sistem yang ada saat ini, bapak-bapak penukaran hanya perlu membawa KTP, difoto KTP-nya, lalu langsung mengetahui berapa jatahnya, berapa yang bisa ditebus dan lain sebagainya,” imbuhnya.
Rahmad mengatakan, perbaikan terus dilakukan pada sistem distribusi pupuk bersubsidi. Ia mengatakan, penebusan pupuk bersubsidi hanya dengan membawa KTP sudah dilaksanakan mulai Februari 2024.
“Pertama kali i-Pubers diterapkan sangat sulit, tidak harus dibawa ke kios. Bapaknya bulan Februari belum bisa mewakili, sekarang sudah bulan ke-9, artinya 7 bulan ya,” ujarnya.
Tonton videonya: Jokowi akan menambah subsidi pupuk menjadi 9,5 juta ton tahun ini
(acd/hns)