Jakarta –
Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menambah jumlah pembantu presiden atau menteri, termasuk Menteri Pendapatan Negara. Hal ini akan dimasukkan dalam reformasi Kementerian Keuangan.
Hal itu diungkapkan Dewan Pertimbangan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah yang mendukung program strategis di masa pemerintahan Prabowo.
Insya Allah ada Menteri Pendapatan Negara yang menangani perpajakan, perpajakan, dan PNBP secara terpisah dari Kementerian Keuangan, ujarnya dalam Laporan Perekonomian UOB 2025, Rabu (25/9/2024).
Kedepannya Kementerian ini merupakan gabungan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Pajak (DJBC).
Selain itu, menurutnya perlu ada transformasi di Kementerian BUMN. Menurut dia, BUMN Indonesia bernilai US$1 triliun, namun kontribusinya terhadap negara perlu ditingkatkan.
Burhanuddin mengatakan, pergantian kementerian dan lembaga di bawah pemerintahan Prabowo akan dilakukan mulai Januari 2025.
“Perlu ada transformasi kelembagaan, transformasi bisnis, transformasi budaya, dan transformasi manajemen. Jadi, mungkin mulai Januari 2025 akan kita laksanakan,” ujarnya.
Tonton juga videonya: Video Puan tentang peluang PDP maju ke pemerintahan Prabowo: Insya Allah
(memiliki/membalas)