Batavia –
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan agar kabinet berikutnya dibentuk oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, dengan kementerian baru yang khusus menangani masalah perumahan dan perkotaan.
Sementara itu, pada Kabinet Indonesia Maju yang saat ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), persoalan perumahan berada di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum (PUPR) yang juga mengelola sektor infrastruktur.
Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, partainya sudah menyampaikan masukan mengenai pembentukan Kementerian Perumahan dan Perkotaan kepada pemerintahan berikutnya. Hal ini sejalan dengan tradisi rencana keuangan 5 tahun dari danau.
“Dari sudut pandang kementerian, tentu kita tahu ada batasannya sesuai terminologi yang berlaku saat ini. Tapi kalau dari kata kementerian, ada beberapa usulan, misalnya kepemilikannya jatuh ke kita,” kata Shinta. Kantor DPN Apindo Batavia Selatan, Rabu (8/5/2024).
“Yang tidak masuk PUPR. Ngomong-ngomong, PUPR itu lebih ke infrastruktur. Jadi kita berharap ada menteri khusus yang mengurusi perumahan, properti, ya real estate, dll. Jadi kali ini” kita telah mengajukan pertanyaan yang sangat spesifik kepada pemerintah,” lanjutnya.
Shinta berharap pembentukan kementerian baru ini dibarengi dengan implementasi satu entitas yang merupakan akselerator perumahan dan satu lagi yang fokus di perkotaan.
“Karena itu usulan kami, karena penting juga mempertimbangkan perspektif perkotaan. Jadi kami menggabungkan dua hal ini, bisnis dan perkotaan, menjadi satu layanan.”
Sebagai catatan tambahan, pembentukan kementerian ini harus dilaksanakan seiring dengan visi besar program tiga juta perumahan yang dicanangkan pemerintahan Prabowo.
Indonesia sendiri masih menghadapi tantangan besar dalam mengatasi backlog perumahan. Hingga tahun 2021, jumlah backlog perumahan di Indonesia masih mencapai 12,71 juta unit. Indonesia sendiri menargetkan mencapai zero saving pada tahun 2045. (shc/rd)