Jakarta –
Read More : Link Live Streaming Georgia Vs Republik Ceko, Tanding Pukul 20.00 WIB
Pengusaha mengungkap permasalahan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Timur. Ketua Dayang Kadin Kaltim Donna Faroek mengatakan, wilayah yang menjadi lokasi Ibu Kota Negara Republik Indonesia (IKN) ini belum mandiri pangan.
Donna mengatakan pangan masih harus “diimpor” dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Ia mengatakan, masalah ini harus segera menjadi perhatian pemerintah pusat. Apalagi kota Nusantara akan segera dihuni.
Hal tersebut dibeberkan Donna dan rekan-rekan pengusahanya saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Garuda Nusantara.
“Yang penting dari Kadin kita ingin pemerintah ikut terlibat dalam ketahanan pangan Kaltim. Saat ini Kaltim belum mandiri pangan, masih harus impor dari Pulau Jawa dan Sulawesi,” jelas Donna usai pertemuan. dengan Jokowi, dikutip Rabu (31/7/2024).
Donna menjelaskan, hingga saat ini sudah ada puluhan ribu pekerja di IKN yang membutuhkan bahan pangan. Belum lagi jika pemerintah memang ingin memindahkan aparat ASN dan TNI/Polri ke IKN, berarti kebutuhan pangan akan semakin besar. Oleh karena itu, persoalan ketahanan pangan di nusantara perlu mendapat perhatian.
“Juga, sekarang IKN sudah ada, artinya sudah ada 23 ribu pekerja, ASN, TNI, dan Polri akan lebih banyak, kita harus memikirkan bagaimana cara menyajikan makanan kepada mereka,” tegas Donna.
Pihaknya sendiri telah menawarkan lahan sawah di Penajam Paser Utara untuk digarap dan dapat memenuhi kebutuhan pangan IKN. Namun sejauh ini baik kantor IKN maupun pemerintah daerah belum mendapat tanggapan.
“Kami dari Kadin sudah berkomunikasi dengan kantor IKN dan beberapa anggota parlemen, kami sudah menawarkan sawah di Penajam Paser Utara yang sampai saat ini belum diusahakan,” kata Donna.
Secara umum, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Donna menyebutkan ada sekitar 13.000 hektare sawah di sekitar IKN yang belum tersentuh pemerintah. Ia berharap kehadiran pemerintah pusat di IKN dapat memantau permasalahan tersebut.
Pasalnya untuk mengelola lahan sawah harus ada koordinasi antar kementerian, lembaga, mulai dari Kementerian Pengairan PUPR, Kementerian Pertanian Bidang Benih dan Pupuk hingga Pemerintah Kabupaten sebagai pemilik lahan dan masyarakat sebagai tenaga kerja.
“Kita berharap ada IKN, karena Penajam Paser Utara berhubungan langsung dengan IKN, mudah-mudahan bisa diikuti,” harap Donna.
“Sebenarnya mereka menunggu ada yang datang dan membantu. Saat ini pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten belum maksimal membantu para petani,” jelasnya.
(benda/benda)