Jakarta –
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengapresiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang akan memasuki masa bakti 100 hari pada 28 Januari 2025.
100 hari lagi kita lihat Presiden Pak Prabowo sudah sensitif, kata Presiden Apindo Shinta Kamdani, dikutip Antara, Selasa (21/1/2025).
Menurut Shinta, kepekaan Prabowo dalam menjaga iklim usaha di Indonesia terlihat dari keputusan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga 12% untuk produk mewah. Keputusan tersebut dinilai tidak hanya untuk menjaga iklim usaha, tetapi juga membantu menjaga daya beli masyarakat.
Menurut dia, kepekaan lain yang dilakukan Prabowo adalah untuk menarik banyak investasi di dalam negeri saat berkunjung ke berbagai negara.
“Kami melihat dari segi investasi kami sangat mendukung bahwa Presiden juga terus mendorong kerja sama dengan banyak calon investor untuk mengundang Indonesia,” ujarnya.
Lebih lanjut, Shinta menyebut masih ada yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Prabowo, khususnya terkait upah buruh.
Sebelumnya, Apindo meminta Yayasan Pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) hingga tahun 2025 sebesar 6,5%. Ini merupakan keputusan gaji minimum pertama di era pemerintahan Prabowo.
Shinta menyatakan, kenaikan UMP yang signifikan ini berdampak langsung pada biaya tenaga kerja dan struktur biaya operasional perusahaan, khususnya di sektor padat karya.
“Kami mendesak pemerintah untuk memberikan penjelasan lebih detail mengenai dasar penetapan kenaikan UMP ini dan mempertimbangkan kontribusi dunia usaha untuk memastikan penerapan kebijakan tersebut efektif dan berkelanjutan,” kata Shinta dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/12/2024). (Kil/kilo)