Jakarta –
Asosiasi Pembangunan Jalan Indonesia (HPJI) memaparkan beberapa hambatan transportasi jalan raya.
Hedy Rahadian, Ketua Umum Persatuan Pembangunan Jalan Indonesia (HPJI), mengatakan saat ini lalu lintas jalan di Indonesia satu-satunya adalah Sumatera dan Jawa.
Hedy mengungkapkan permasalahan kedua adalah gangguan yang berdampak pada waktu pengiriman dan menimbulkan banyak biaya belanja.
Menurut Bank Dunia, kerugian yang diakibatkan krisis ini mencapai US$4 miliar, yaitu 0,5% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
Selain itu, banyak kendaraan juga mengalami beban besar dan berat yang dikenal dengan over-dimension overload (ODOL).
Kajian Administrasi Umum Bina Marga tahun 2017 hingga 2022, jumlah kendaraan ODOL meningkat sebesar 50%.
“Jalan kita banyak yang rusak dan permasalahan ODOL tidak terselesaikan,” ujarnya, Rabu (18/9/2024).
Hedy juga mendorong masa depan pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memperbaiki jalan lain, seperti jalur kereta api atau laut, karena banyak kendala pada transportasi jalan tol dan distribusi.
Ia mencontohkan pengelolaan dan distribusi di negara-negara maju di Eropa.
Dari jumlah tersebut, distribusi jalan hanya menyumbang 70%. Sisanya 20% menggunakan kereta api dan 10% menggunakan angkutan laut.
Di sisi lain, 90% wilayah Indonesia masih bergantung pada pemerataan infrastruktur jalan.
“Untuk perjalanan pendek, jalan lebih efisien, tapi untuk jarak menengah, kereta api adalah yang terbaik. Untuk perjalanan jauh, dari segi manajemen transportasi, administrasi administrasi
Ia pun meyakini pemerintahan Prabowo-Gibran yang ingin meneruskan visi pemerintahan Jokowi dapat mengubah berbagai hal untuk mencapai pemerataan sumber daya guna mencapai “Indonesia Emas 2045”.
“Saat ini, atas perintah administratif Presiden, pengelolaan pengelolaan pengelolaan pengelolaan pengelolaan pengelolaan pengelolaan telah dilakukan manajemen “Administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi dapat dimulai sampai apa yang bisa dilakukan,” katanya.
Pembicara yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain DPR Eddy Soeparrno, Wakil Ketua Komite Ketujuh, Milton Pakpakhan, Wakil Ketua Asosiasi Energi Biomassa Indonesia, dan Yudha Permana Jayadikarta, Direktur Eksekutif Manajemen Asosiasi Energi Terbarukan Indonesia. (ribu/ribu)