Jakarta –
Read More : Klasemen Liga Spanyol Usai 8 Gol Tercipta Saat Barcelona Vs Valencia
Keputusan penguatan struktur organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diakui Presiden Prabowo melalui Perpres 193/2024. Kehadiran Dirjen Tata Ruang Maritim akan membawa banyak manfaat, salah satunya meningkatkan daya saing ruang maritim Indonesia.
Menurut Pakar Ekologi Pesisir dan Laut IPB University, Prof. Menurut Dietrich G. Bang, Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut, ada empat peran penting pemanfaatan ruang laut harus direncanakan, berkelanjutan dan dilakukan sesuai kepentingan nasional.
“Secara keseluruhan, pembentukan Direktorat Jenderal Tata Ruang Laut melalui Perpres 193/2024 merupakan langkah strategis pemerintah untuk memanfaatkan ruang maritim Indonesia sebaik-baiknya secara terencana, berkelanjutan, dan setengah kompetitif,” ujar Prof Dietriech dalam keterangannya, Senin (11/11/2024).
Diketahui, Direktorat Jenderal Perencanaan Wilayah Laut harus bertanggung jawab atas penyusunan rencana pengelolaan yang mengatur peruntukan ruang laut untuk berbagai kegiatan, seperti perikanan, pariwisata, konservasi, dan transportasi laut. Dengan cara ini, potensi konflik antar pengguna dapat dikurangi, dan pemanfaatan sumber daya laut menjadi lebih efisien.
Selain itu, tujuannya adalah untuk mendukung investasi dan pengembangan di bidang maritim. Dengan rencana zonasi yang jelas, proses persetujuan kegiatan maritim menjadi lebih jelas dan terstruktur. Hal ini mendorong situasi investasi yang tepat di sektor kelautan dan perikanan, serta memastikan bahwa pembangunan infrastruktur kelautan sejalan dengan rencana teritorial yang telah ditetapkan.
“Selanjutnya, melestarikan lingkungan laut. Petunjuk Umum ini memastikan bahwa setiap pemanfaatan ruang laut memperhatikan aspek keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut, serta keberlanjutan sosial ekonomi (keberlanjutan kehidupan dan penghidupan). , ekosistem pesisir dan laut tetap terjaga, dan sumber daya “Pesisir dan laut tetap stabil dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat generasi mendatang,” jelasnya.
Di sisi lain, kehadiran Direktur Jenderal Tata Ruang Laut akan memudahkan koordinasi antar departemen kelautan. Sebab Indonesia mempunyai wilayah laut yang luas dan melintasi banyak negara. Direktorat Jenderal ini bertugas mengkoordinasikan penataan ruang maritim antar sektor, termasuk kawasan perbatasan, untuk memastikan keselarasan kebijakan dan pengelolaan yang efektif.
“Pembentukan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut merupakan hal yang sangat mendesak, mengingat semakin kompleksnya tantangan pengelolaan lautan di Indonesia. Direktorat Jenderal ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi laut, serta mendukung lautan Indonesia. visi sebagai pusat maritim utama dunia, “Ekonomi Biru Selain menjadi langkah strategis untuk menjamin pelaksanaan yang efektif, terkoordinasi dan berkelanjutan, jelasnya.
Sebagai satuan kerja Tingkat I yang baru, ia berpendapat bahwa Direktur Jenderal Perencanaan Wilayah Laut harus dipimpin oleh seseorang yang memiliki pengalaman akademis atau sipil di bidang perencanaan atau pengelolaan wilayah laut atau kebijakan publik, serta memiliki pemahaman yang kuat. untuk menegakkan hukum.
“Kolaborasi lintas keterampilan ini memungkinkan adanya pendekatan komprehensif, menggabungkan pemahaman teknis, pengelolaan berkelanjutan, dan kemampuan penegakan hukum untuk menjaga efektivitas pengelolaan ruang laut,” tutupnya.
Saksikan juga videonya: KKP bersama Pemprov NTB lepas ekspor Tuna dan Lobster ke USA dan Taiwan
(acd/mis.)